Ketua DPR Minta Tiga Komisi dan Kemendikbud Pantau Pelaksanaan UNBK SMP

Adapun ujian tersebut akan digelar serentak mulai tanggal 23-26 April 2018.

"Keduanya harus melakukan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah yang akan melaksanakan UNBK terutama ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)," ujar Bambang dalam keterangan resminya, Jumat (13/4/2018).

Ia pun juga berharap agar pemerintah mengantisipasi secara serius potensi kendala pada saat pelaksanaan UNBK jenjang SMP melalui pendampingan yang intensif terhadap teknisi dan proktor (pengendali server) UNBK.

Hal itu untuk mencegah berbagai potensi masalah yang bisa menghambat pelaksanaan UNBK SMP

"Mengingat karena banyaknya kendala teknis yang terjadi pada UNBK jenjang SMK dan SMA, seperti persoalan jaringan, ketidakstabilan aliran listrik, dan keterbatasan komputer di sejumlah daerah," kata dia.

Politisi Golkar itu juga menyarankan agar Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten atau Kota untuk melakukan pendataan ulang terhadap sarana prasarana penunjang pelaksanaan UNBK dan memberikan informasi kendala di sekolah-sekolah kepada Kemendikbud.

"Hal itu guna meminimalisir adanya kendala pada saat pelaksanaan UNBK jenjang SMP," paparnya.

Bambang juga meminta agar Komisi I DPR dan Komisi VII DPR mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Telkom, PT. PLN, dan penyedia jasa internet, untuk memastikan jaringan internet tetap stabil.

"Serta memastikan ketersediaan listrik di sekolah-sekolah selama pelaksanaan UNBK, sehingga pelaksanaan UNBK dapat berjalan lancar," katanya.