Wacana Sistem Pilkada Lewat DPRD yang Kontraproduktif

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengungkapkan, kepercayaan publik terhadap para kader dan tata kelola partai politik terbilang masih rendah.

"Jika dikembalikan ke DPRD dengan kondisi parpol yang belum baik dan kepercayaan publik yang rendah malah akan kontraproduktif," kata Kaka kepada Kompas.com, Selasa (10/4/2019) malam.

Berdasarkan kajian KIPP, wacana pengembalian sistem pilkada lewat DPRD justru akan menimbulkan masalah yang cukup pelik ke depannya.

Kaka mengingatkan, keberadaan pilkada langsung pada dasarnya merupakan jawaban atas ketidakpuasan publik di daerah-daerah.

"Ketidakpuasan publik yang terakumulasi itu menjadi keresahan sosial karena terakumulasi tak terpecahkan di masing-masing daerah," papar Kaka.

Sehingga, mencuatnya wacana tersebut oleh segelintir elit politik cenderung mengkhawatirkan. Kaka heran ketika persoalan politik uang seolah-olah terjadi karena ulah masyarakat. Ia menilai persoalan politik uang yang menjadi salah satu alasan wacana tersebut, harus menjadi bahan intropeksi kader dan elit parpol.

"Masalahnya itu ada di parpol dan elit pusat dan daerah, bukan di rakyatnya," katanya.

Kaka menegaskan, daripada meributkan kepentingan dalam sistem pilkada lewat DPRD, lebih baik elit parpol, para anggota parlemen dan pemerintah fokus pada perbaikan sistem pemilihan langsung sekarang ini.

"Sampai saat ini pelaksanaan pilkada sudah 2 kali serentak dan sekarang yang terakhir secara umum baik dan demokratis. Tinggal meningkatkan kualitas, bukan mengembalikan pada kontrol parpol dan elit," katanya.

Wacana yang mencuat

Sejumlah elit parpol tampak menunjukkan keinginannya untuk merubah sistem pilkada langsung menjadi sistem pilkada lewat DPRD.

Ketua DPR Bambang Soesatyo pernah mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah, dari pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Bambang, wacana perubahan sistem itu didukung oleh KPK.

"Bagian pencegahan (KPK) rupanya sudah melakukan kajian dan ternyata indeks korupsi yang dilakukan kepala daerah tidak mungkin bisa menurun kalau sistem tidak dievaluasi," ujar Bambang, Sabtu (7/4/2018).

Bambang mengatakan, banyak masalah yang dihadapi dengan adanya pilkada langsung. Beberapa di antaranya, yakni politik biaya tinggi yang kemudian memunculkan korupsi.

Di satu sisi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga sempat terlibat diskusi mendalam terkait pengembalian pilkada ke DPRD.

"Nah, saya kira ini tahun depan pilkadanya sudah selesai serentak. Pak Ketua (DPR) menawarkan revisi ulang Undang-undang Pilkada dan nanti akan bisa kami bicarakan," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Hal senada juga diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Al Muzzammil Yusuf. Ia menyatakan, PKS sepakat untuk mengembalikan pilkada ke DPRD.

"Kami cenderung ke sana. Kami sudah bahas," kata Muzzammil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Ia menilai pilkada langsung lebih banyak kerugiannya daripada melalui DPRD. Salah satu kerugian utama pilkada langsung, menurut dia, ialah besarnya biaya politik dan maraknya politik uang.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku setuju dengan wacana pengembalian pilkada melalui DPRD lewat revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Zulkifli menilai, sistem Pilkada harus diperbaiki untuk menghindari besarnya biaya politik dan maraknya politik uang.

Sementara, partai politik dilarang untuk mencari uang untuk menutup biaya politik dan negara tidak mampu menanggungnya.

Selain itu, Zulkifli menilai, dengan mengembalikan pilkada ke DPRD, maka dapat mengurangi banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi sistemnya harus diperbaiki, kalau tidak diperbaiki kan begini terus," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Di sisi lain Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, pilkada melalui DPRD lebih efisien daripada pilkada langsung.

Menurut dia, dengan pelaksanaan pilkada melalui DPRD maka negara bisa menghemat anggaran yang cukup besar. Selain itu, sistem tersebut dianggap mampu menekan angka korupsi.

"Ya jelas lebih efisien, lebih murah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).