Salin Artikel

Ulama Jabar Imbau Jangan Ganggu Pemerintah jika Tak Bisa Berkontribusi

Hal itu disampaikannya saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Joko Widodo seusai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Rachmat mengatakan, jika tidak memberikan kontribusi positif bagi negara, lebih baik tidak melontarkan komentar miring terhadap pemerintah.

"Kalau enggak bisa bersodaqoh (sedekah), jangan 'carekan' (bahasa Sunda, artinya marah). Jangan mengganggu saja, itu sudah sodaqoh," ujar Rachmat.

"Lebih-lebih memberitakan yang menggerakkan masyarakat secara positif, sedekahnya di situ. Kalau tidak punya uang, ya itu (jangan mengganggu) itu sodaqoh yang paling besar," lanjut dia.

Mendengar pernyataan itu, Presiden Jokowi yang berdiri di samping Rachmat tertawa. 

Rachmat juga menyoroti maraknya berita bohong yang beredar di masyarakat terkait Presiden Jokowi. Salah satunya, kabar yang menyebut keterkaitan Jokowi dengan PKI.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden sudah mengklarifikasi kabar bohong itu. Para ulama juga sepakat untuk menangkal hoaks.

"Arahan Pak Presiden agar kita menolak berita-berita hoaks supaya tidak meresahkan masyarakat. Ulama juga mempunyai kewajiban mengingatkan supaya berita-berita itu harus diatasi," ujar Rachmat.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/03/17502821/ulama-jabar-imbau-jangan-ganggu-pemerintah-jika-tak-bisa-berkontribusi

Terkini Lainnya

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke