Salin Artikel

Gatot Nurmantyo: Prabowo Bukan Ragu, tetapi Belum Putuskan "Nyapres"

Ia menilai isu kegamangan Prabowo untuk maju sebagai calon presiden justru bukan berasal dari Prabowo, namun dari orang lain sehingga tidak jelas kebenarannya.

Sebaliknya, ia menegaskan, Prabowo belum mendeklarasikan diri maju sebagai capres di Pilpres 2019 murni karena belum mengambil keputusan.

"Orang aja ngomong (Prabowo) ragu-ragu. Tapi beliau belum mengambil keputusan itu benar," kata Gatot saat ditemui di Apartemen Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (29/3/2018).

Lebih lanjut, ia menyatakan Prabowo bukan sosok yang peragu. Ia mengatakan Prabowo merupakan sosok yang optimistis.

"Itu bukan sifat Pak Prabowo seperti itu. Beliau orangnya optimis. Beliau seorang optimis. Dan seorang patriot enggak pernah ragu-ragu," tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah petinggi Partai Gerindra memastikan ketua umumnya, Prabowo Subianto, akan kembali menjadi penantang Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Meskipun demikian, hingga saat ini Prabowo belum juga mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon presiden. Partai Gerindra juga belum melakukan deklarasi.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menuturkan bahwa masih ada banyak faktor yang masih dipertimbangkan sebelum pencalonan, antara lain faktor kesehatan dan logistik.

"Kan, ada banyak faktor. Ada faktor kesehatan. Tentu cukup atau tidak logistiknya. Kan, harus begitu," ujar Hashim saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/29/22340061/gatot-nurmantyo-prabowo-bukan-ragu-tetapi-belum-putuskan-nyapres

Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke