Salin Artikel

Survei Charta Politika: Di Jatim, Elektabilitas Jokowi 58,7 Persen, Prabowo 26,7 Persen

Di sela pertanyaan terkait elektabilitas pasangan calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada Jatim, Charta Politika juga menanyakan soal calon presiden siapa yang responden pilih jika Pilpres dilaksanakan saat survei pada 3-8 Maret 2018.

"Hasilnya, 58,7 persen responden memilih Joko Widodo sebagai presiden dan 26,7 persen memilih Prabowo Subianto. Sebanyak 14,6 persen memilih tidak tahu/tidak menjawab," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Widjaya dalam konferensi pers di Hotel Atlet Century Park, Jakarta Pusat, Rabu (21/3/2018).

Yunarto mengatakan, hasil survei ini lebih tinggi dibandingkan perolehan suara Jokowi pada pemilihan presiden 2014 lalu.

Di Jatim, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh 11.669.313 suara atau 53,17 persen dalam Pilpres 2014.

Sementara rivalnya, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperolah 10.277.088 suara atau 46,83 persen.

Charta Politika juga menemukan fakta menarik tentang keterkaitan pemilih Jokowi atau Prabowo dengan kontestasi politik lokal, Pilkada Jawa Timur.

"Begitu kita kroscek ke Pilkada Jatim, pemilih Jokowi itu mayoritas pendukung Gus Ipul. Sementara pendukung Prabowo terbelah agak merata, baik ke suara Khofifah atau Gus Ipul," ujar Yunarto.

Survei menunjukkan, dari 58,7 persen responden yang memilih Jokowi sebagai presiden di 2019, sebanyak 51,3 persen di antaranya memilih pasangan Gus Ipul-Puti.

Sementara 35,9 persen memilih pasangan Khofifah-Emil. Adapun, sebanyak 12 persen responden memilih tidak menjawab.

Sementara itu, dari angka 26,7 persen responden yang memilih Prabowo Subianto sebagai presiden di 2019, sebanyak 47,4 persen di antaranya juga memilih pasangan Gus Ipul-Puti.

Kemudian, sebanyak 44,6 persen memilih pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak.

Adapun, dari 14,6 persen responden yang memilih tidak menjawab pertanyaan soal calon presiden pilihan, sebanyak 35,3 persen di antaranya memilih pasangan Khofifah-Emil dan 35 persen lainnya memilih pasangan Gus Ipul-Puti.

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/21/17182661/survei-charta-politika-di-jatim-elektabilitas-jokowi-587-persen-prabowo-267

Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke