Perkuat Agenda Perjuangan HAM, LSM Harus Menjalin Sinergitas

Tak jarang, hal itu membuat LSM hanya bisa menjangkau tataran persoalan teknis dibandingkan struktural.

"Ya kadang itu tidak terhindarkan, hampir tiap hari menerima pengaduan kasus pelanggaran HAM, yang identik dengan teknis jadi harus direspon dengan penyelesaian teknis," ujar Yati di Kantor Kontras, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Kedua, kata Yati, dari sisi situasi politik yang dinamis dan memiliki tensi yang cukup panas, kerapkali mengalihkan fokus agenda perjuangan HAM yang dilakukan oleh lembaga masyarakat pejuang hak sipil. Hal itu akan berpengaruh pada kualitas dan kuantitas advokasi yang dijalankan oleh lembaga masyarakat.

"Akhirnya advokasi yang dilakukan sangat jauh gap-nya sehinggga tidak bisa masuk ke dalam persoalan struktural. Sehingga yang paling penting adalah bersinergi," katanya.

Yati berharap lembaga masyarakat harusnya bisa mengambil peranan yang berbeda, namun tetap saling menguatkan agenda perjuangan HAM. Strateginya, kata dia, lembaga masyarakat sipil bisa berbagi peran di bawah satu payung agenda HAM.

"Seperti kami melakukan critical engagement, artinya melakukan pengawalan terhadap pemerintahan, ada juga yang berkolaborasi dengan pemerintahan. Sehingga kelemahan tadi itu bisa ditutupi," ujarnya.

Setiap lembaga masyarakat sipil punya perhatian spesifik dan kekhasan tertentu dalam perjuangannya. Oleh karena itu, Yati menyarankan agar lembaga masyarakat sipil bisa menggunakan strategi yang berbeda untuk memperjuangkan agenda HAM yang sama.

"Ada yang melakukan kerja kolaboratif, mengambil peran oposisi. Ada juga edukasi ke masyarakat. Nah itu harus dikerjakan secara sinergi. Kalau kita terpisah, bisa tidak tertutupi. Sulit untuk dicapai," ungkapnya.