Oesman Sapta: Mahyudin Punya Hak Menolak Diganti dari Jabatannya

Dalam rapat tersebut seluruh DPP Partai Golkar menyetujui usulan pergantian Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Golkar. Nama Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto diusulkan menjadi Wakil Ketua MPR menggantikan Mahyudin.

"Saya belum dengar ini. Saya kaget ini ada pergantian. Kalau soal penambahan pimpinan MPR saya dengar, tambah tiga. Tapi kalau ada pergantian saya nggak dengar," ujar Oesman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Menurut Oesman, setiap partai politik berhak mengusulkan pergantian pimpinan di MPR. Namun di sisi lain, Mahyudin juga memiliki hak untuk menolak pergantian jabatan tersebut.

Sebab, pemilihan Mahyudin dilakukan berdasarkan hasil kompromi antar partai politik.

Sementara itu berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan UU Nomor 17 tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan pimpinan MPR hanya bisa diberhentikan dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.

Dengan demikian jabatan wakil ketua MPR tidak bisa diganti jika Mahyudin tidak mengundurkan diri.

"Ya itu haknya dia juga (Mahyudin menolak) karena tentu dasar dia dipilih dulu ada hasil-hasil kompromi antar partai," kata Oesman.

Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin menolak hasil rapat pleno Partai Golkar yang memutuskan pergantian dirinya dengan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.

Menurut Mahyudin, pergantian dirinya dari jabatan wakil ketua MPR tidak memiliki dasar.

"(Pergantian Wakil Ketua MPR) enggak ada dasarnya. Saya tidak akan mengundurkan diri," ujar Mahyudin melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (19/3/2018).

Mahyudin mengakui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto telah berkomunikasi dengan dirinya terkait pergantian dirinya.

Ia mengungkapkan bahwa dalam komunikasi itu Airlangga menyampaikan akan melakukan rotasi alat kelengkapan, termasuk pimpinan MPR.

Namun ia enggan mengundurkan diri dengan alasan pergantian tersebut akan menimbulkan kekisruhan di internal Partai Golkar.

"Mestinya Golkar fokus meningkatkan elektabilitasnya, bukan membuat kisruh dan perpecahan baru," ucapnya.

"Saya taat hukum, karena Indonesia negara hukum, " kata Mahyudin.