Komisi II Minta Pemerintah Tuntaskan Perekaman Data e-KTP dan Antisipasi Pemilih Pemula

Ahmad memaparkan hingga saat ini, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan perekaman e-KTP sebesar 97,4 persen.

"Kita minta bahwa dalam tahun ini sudah harus 100 persen perekaman data dan pemilih memiliki kartu tanda penduduk elektronik," kata Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa malam (13/3/2018).

Politisi Gerindra itu juga menekankan agar seluruh penyelenggara Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mengantisipasi para pemilih pemula dalam jumlah besar, yang akan menginjak usia 17 tahun pada hari pemungutan suara dilakukan.

"Termasuk harus mengantisipasi pemilih pemula yang jumlahnya besar melebihi 10 juta pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun dan memiliki hak suara," ujarnya.

Sebelumnya Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Dalam Negeri segera menuntaskan proses perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang belum sepenuhnya beres.

Dengan begitu, masyarakat yang sudah mengantongi e-KTP bisa menggunakan hak pilih pada Pilkada Serentak 2018 yang digelar pada Juni mendatang.

Menurut Bambang, saat ini masih banyak masyarakat di beberapa wilayah Indonesia yang belum bisa merekam data diri untuk e-KTP. Salah satu penyebabnya adalah alat perekaman data kependudukan yang tak berfungsi sebagaimana mestinya.

"Terutama fasilitas untuk perekaman data, seperti banyak persediaan alat perekaman e-KTP yang rusak dan tinta untuk cetak e-KTP habis," ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya Selasa (6/3/2018).

Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini pun mendorong Kemendagri bersama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil di daerah agar proaktif dalam memfasilitasi masyarakat untuk melakukan perekaman data e-KTP.

"Terutama bagi pemilih pemula," ujar Bamsoet.

Di sisi lain, Bamsoet juga meminta masyarakat proaktif mendatangi tempat-tempat perekaman data kependudukan.