Salin Artikel

Ketum PPP: Jokowi Butuh Cawapres yang Milenial dan Agamis

Meski demikin, lanjut Romi, PPP telah menentukan kriteria yang cocok menjadi cawapres dengan berpijak pada kebutuhan Presiden Jokowi, yakni muda, milenials, intelektual dan agamis.

"Yang pasti dari PPP setelah konsultasi dengan Ketua Majelis Syariah Mbah Moen (KH Maimoen Zubair) memang hari ini untuk mencari figur yang tepat masih terus dilakukan. Tetapi kita mengerucut pada apa yang saya istilahkan persyaratan dari PPP," ujar Romahurmuziy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Berpijak kepada kebutuhan Presiden Jokowi ke depan, lanjut Romi, butuh sosok cawapres untuk memastikan narasi besar NKRI tetap dipelihara.

Kedua, memiliki sensitivitas terhadap dunia dan generasi milenial. Ketiga, pendamping Jokowi memiliki pengalaman sebagai pemimpin dan intelektual.

"Perlu punya intelektual artinya punya pengalaman, bukan ujug-ujug datang dari antah berantah lalu jadi pemimpin nasional. Ini harus punya pengalaman apa di eksekutif atau di legislatif," ucapnya.

Selain itu, menurut Romahurmuziy, Jokowi butuh pendamping yang agamis dan mampu mengurangi ujaran kebencian.

Tak dipungkiri selama ini Presiden Jokowi dituduh anti-kelompok Islam oleh kelompok tertentu.

"Jokowi juga butuh pendamping yang bisa kurangi ujaran kebencian. Selama ini labelling kepada jokowi sebagai rezim anti-Islam terus ditiupkan maka lagi-lagi figur yang agamis dibutuhkan," tuturnya.

Sejumlah nama pun telah diusulkan oleh politisi yang akrab disapa Romi itu, salah satunya adalah Ketua MUI KH Ma'ruf Amin.

Ia menilai Ma'ruf tokoh Islam yang dapat diterima oleh semua kelompok. Selain itu, Ma'ruf juga pakar ekonomi syariah dan menggeluti bidang ilmu ekonomi secara praktik maupun teori.

"Saya sudah menyampaikan ke beliau (Jokowi), ada figur yang sangat cocok untuk itu sejak Desember, tetapi ada satu syarat yang agak jauh dari kriteria yaitu KH Ma'ruf Amin. Dia kiai, ulama, bisa diterima semua ormas, tak hanya PBNU tetapi semua. Cuma sejak semalam sudah 75 tahun usianya," kata Romi.

Syarat kelima, sosok cawapres harus bisa melanjutkan visi dan misi pemerintah saat ini serta memiliki irama kerja yang sama dengan Presiden Jokowi.

"Kelima, Jokowi juga perlu cawapres yang lebih kurang bisa melanjutkan visi dan misi. Irama kerjanya harus sama. Kalaupun semua syarat penuhi, harus satu hati dengan Jokowi," ujar Romi.

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/13/19251751/ketum-ppp-jokowi-butuh-cawapres-yang-milenial-dan-agamis

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke