Salin Artikel

Agung Laksono Minta Kader Tak Gaduh soal Pergantian Ketua Fraksi Golkar di DPR

“Sehubungan dengan pergantian Ketua FPG Pak Mekeng, saya minta semua pihak tenang dan bekerja sebagaimana biasanya. Adanya kritikan dan pernyataan yang bernada penolakan itu sebenarnya tidaklah perlu terjadi. Saya percaya DPP Partai Golkar sudah melakukan pertimbangan dan kajian atas keputusan tersebut,” ujar Agung Laksono melalui keterangan tertulisnya, Selasa (13/3/2018).

Agung berpandangan, DPP Partai Golkar dinilai tetap memegang teguh slogan "Golkar Bersih".

Ia memastikan, jika ada fungsionaris Golkar yang benar-benar terbukti terseret kasus hukum, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi penonaktifan atau diminta mengundurkan diri sesegera mungkin.

Selain itu, mantan Menko Kesra ini juga meminta seluruh pihak dan kader Partai Golkar untuk mengedepankan praduga tak bersalah dan tidak mendahului putusan hukum.

“Saya percaya DPP akan konsisten dengan tagline Golkar Bersih. Karena kebijakan itu tetap dipegang teguh mana kala jika ada fungsionaris Golkar yang benar-benar terbukti terseret kasus hukum maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi penonaktifan atau diminta mengundurkan diri sesegera mungkin,” tuturnya.

“Berikan kesempatan apa yang diputuskan DPP Partai Golkar agar Pak Mekeng bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai pimpinan FPG DPR RI yang baru di DPR RI. Beri kesempatan Pak Mekeng untuk bekerja secara maksimal,” kata Agung.

Agung meminta agar seluruh kader Partai Golkar tidak membuang-buang energi hanya untuk urusan internal partai.

Sebaiknya, kata Agung, energi itu digunakan untuk melakukan penggalangan dan penguatan Partai Golkar dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 sekaligus Pilpres 2019.

“Jangan buang energi untuk ribut di dalam. Tenaga dan konsentrasi semestinya dimanfaatkan dalam upaya pemenangan Pilkada Serentak 2018, Pemilu 2019 termasuk Pilpres 2019 untuk memenangkan Jokowi yang telah diusung oleh Golkar,” ujarnya.

Sebelumnya, Inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Sirajudin Abdul Wahab angkat bicara terkait pergantian Ketua Fraksi Golkar dari Robert J Kardinal kepada Melchias Marcus Mekeng.

Menurut Sirajudin, pergantian tersebut dapat merusak citra Partai Golkar dan menimbulkan spekulasi adanya upaya Ketua Umum Airlangga Hartarto dalam melindungi Mekeng dari kasus korupsi e-KTP.

Pasalnya, Mekeng sering disebut di fakta persidangan dan diduga ikut terlibat kasus korupsi e-KTP.

"Pengangkatan Melchias Marcus Mekeng sebagai Ketua FPG DPR RI dapat juga menimbulkan spekulasi adanya upaya Airlangga Hartarto dalam melindungi Mekeng dari kasus megaskandal korupsi e-KTP, serta akan merusak citra Partai Golkar kembali," ujar Sirajudin melalui keterangan tertulisnya, Selasa (13/3/2018).

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/13/14110581/agung-laksono-minta-kader-tak-gaduh-soal-pergantian-ketua-fraksi-golkar-di

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke