Salin Artikel

Polisi Belum Melihat Afiliasi Muslim Cyber Army dengan Oposisi Pemerintah

MCA diketahui secara masif melakukan serangan terhadap Presiden Joko Widodo dan anggota pemerintahan yang tengah berkuasa.

Namun, menurut Kanit IV Subdit III Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri AKBP Endo Priambodo, pihaknya belum ditemukan ada hubungan antara MCA dengan pihak oposisi pemerintah.

"Sampai sekarang secara terang-terangan belum ada afiliasi politik pada oposan. Belum ada kaitannya dengan pelaku," ujar Endo dalam diskusi di Gadog, Bogor, Sabtu (10/3/2018).

Lagipula, kata Endo, polisi tidak melihat latar belakang politik maupun agama dalam menindak kasus tersebut. Hanya saja kebetulan yang terekspose seolah mewakili agama tertentu.

"Kita sama sekali tidak melihat backgroundnya politik atau agama. Adalah bagaimana menegakkan hukum," kata Endo.

Saat ini, penyidik fokus menelusuri jaringan MCA dan eks Saracen. Endo mengatakan, pihaknya ingin memastikan betul apakah kedua jaringan yang sama-sama pabrik ujaran kebencian dan hoaks itu memiliki hubungan.

Selain di Indonesia, ada pula anggota MCA dan Saracen yang berada di luar negeri. Selain yang sudah ditangkap, Endo memastikan akan ada beberapa anggota lain yang juga akan diciduk.

"Ada seseorang yang sudah kita dalami tapi belum bisa full kita lakukan penangkapan," kata Endo.

Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas Nusantara Irjen Gatot Eddy Pramono menduga motif politik menjadi alasan utama Muslim Cyber Army menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian.

Hal tersebut terlihat dari isu-isu yang diangkat, yakni soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia, penganiayaan ulama, dan penghinaan pejabat negara.

"Dari penelusuran kita, dari pendalaman peritiwa yang terjadi baik di medsos, kita lihat motifnya lebih besar pada motif politik," ujar Gatot.

Para pelaku memanfaatkan situasi negara yang memasuki tahun politik. Dengan menyebarkan isu-isu tersebut, kata Gatot, pelaku ingin memprovokasi masyarakat seolah isu-isu tersebut benar terjadi. Hal ini memunculkan keresahan di masyarakat, terutama kaum ulama.

"Hal ini akan bisa memecah belah bangsa yang pada akhirnya akan timbul konflik sosial yang besar," kata Gatot.

Hingga pada akhirnya, menurut Gatot, goal yang ingin dicapai MCA adalah mendegradasi pemerintah.

Dengan adanya kegaduhan dan perpecahan masyarakat, pemerintah dianggap tidak mampu membuat situasi yang kondusif.

Ketika masalah tersebut tak bisa diatasi, akan muncul anggapan bahwa pemerintah tidak mampu mengelola negara ini.

"Yang paling parah akan menimbulkan disintegrasi bangsa ini, memecah persatuan dan kesatuan," kata Gatot. 

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/12/07500321/polisi-belum-melihat-afiliasi-muslim-cyber-army-dengan-oposisi-pemerintah

Terkini Lainnya

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke