Salin Artikel

Buwas Sebut Petugas Lapas Penghianat Negara, Ini Respons Menkumham

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menanggapi santai pernyataan Budi Waseso itu.

"Haha, ya itu biar Beliau saja. Komentar Beliau saja," kata Yasonna di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Yasonna mengatakan, sejak dulu Kemenkumham sudah meminta BNN untuk membantu membongkar oknum petugas lapas yang terlibat peredaran narkoba.

"Mana orang-orangnya? Kemarin sudah saya sediakan tempat supaya kami jaga bersama. Kami minta dari mereka juga untuk ikut," ujar politisi PDI-P itu.

Menurut Yasonna, Kemenkumham terus melakukan evaluasi dan pengawasan internal terhadap lapas. Namun, pihaknya tidak mempunyai alat-alat canggih seperti BNN yang bisa mendeteksi ada atau tidaknya narkoba dalam suatu lapas.

Oleh karena itu, Yasonna menilai kerja sama dengan BNN diperlukan.

"Tapi kan sampai saat ini enggak ada," kata Yasonna.

Komjen Budi Waseso sebelumnya mengaku lega lantaran sudah purnatugas sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Meski mengaku lega, Buwas, begitu ia kerap disapa, masih memendam kejengkelan lantaran masih ada oknum petugas lapas yang kongkalikong dengan para bandar narkoba yang mendekam di penjara.

"Inilah bukti fakta bahwa di dalam (lapas) itu masih seperti itu. Terus mau sampai kapan? Harusnya yang ditindak tegas itu oknumnya ini," ujar Buwas, dalam konferensi pers di Kantor BNN, Jakarta, Senin (5/3/2018).

"Makanya teman-teman tanyakan, ini bagaimana? Kalau saya, saya cincang-cincang. Kenapa? Itu penghianat negara loh. Jangan main-main. Dia aparat negara, tetapi mengkhianati negara," kata mantan Kabareskrim itu.

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/07/08345821/buwas-sebut-petugas-lapas-penghianat-negara-ini-respons-menkumham

Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke