Salin Artikel

Fahri Hamzah Nilai Ngawur jika Bahas Pemenangan Pemilu di Istana

Berita ini sebelumnya berjudul "Fahri Hamzah Nilai Jokowi Ngawur karena Bahas Pemenangan Pilpres di Istana". Namun, berita itu mendapat tanggapan keberatan dari Fahri Hamzah, karena ada kesalahpahaman yang diterima Kompas.com.

Penjelasan ini sekaligus meluruskan keterangan yang diberikan Fahri Hamzah sebagai narasumber.
--
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak mempermasalahkan kedatangan ketua umum partai politik ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Namun, Fahri Hamzah mempermasalahkan jika partai membahas strategi pemenangan Pemilu 2019 di Istana Kepresidenan.

Polemik ini muncul setelah Partai Solidaritas Indonesia membicarakan strategi pemenangan Pemilu 2019 dengan Presiden di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu.

"Cuma kalau ngomong, 'Kami membicarakan strategi penantang', kan ngawur itu. Iya kan. Ngapain ngomongin strategi pemenangan di Istana," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Fahri menyatakan, Presiden merupakan seorang kepala negara sekaligus pemerintahan. Karena itu seyogyanya Presiden tidak diajak membahas pemenangan Pemilu 2019 di Istana yang menjadi simbol kenegaraan.

Fahri juga mengkritik PSI yang belum memiliki kursi di DPR sehingga tidak bisa mengusung capres, namun sudah membicarakan pemenangan Pilpres 2019. Menurut Fahri, hal itu tidak layak dilakukan oleh PSI.

"Enggak boleh dia (PSI) datang, tiba-tiba bilang, 'Kami membicarakan kemenangan'. Memang siapa dia? Dia belum punya tiket juga. Belum punya apa-apa juga ngomong pemenangan," ujar Fahri.

"PSI-nya aja yang GR (gede rasa), ngomong-ngomong soal seolah dia membicarakan kemenangan segala macam, itu GR saja," ucap mantan politisi PKS ini.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya telah membantah bahwa pertemuan Jokowi-PSI membicarakan strategi pemenangan Pilpres 2019.

Menurut Pramono, Jokowi dan PSI hanya melakukan pertemuan silaturahmi biasa.

(Baca: Pertemuan Jokowi dengan PSI, Pramono Anung Sebut Hanya Silaturahmi)

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/05/13451701/fahri-hamzah-nilai-ngawur-jika-bahas-pemenangan-pemilu-di-istana

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke