Salin Artikel

Cerita Kapolri yang Takut-takut Bicara di Tahun Politik

Sebab, kalimatnya tak jarang dipelintir dan dipersepsikan lain di media konvensional maupun media sosial.

Ia menduga hal ini berkaitan dengan tahun politik karena  pilkada serentak digelar dan persiapan Pemilu 2019 dilakukan.

Tito memberi contoh soal videonya yang viral beberapa waktu lalu. Di video itu, pernyataan Tito seolah mengesampingkan ormas Islam selain Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Ia mengatakan, pidato itu ia sampaikan selama sekitar 20 menit. Namun, yang viral hanya berdurasi 2 menit.

"Yang dimaksud gerakan lain bisa merontokkan NKRI yaitu adanya gerakan yang bukan asli Indonesia. Ada gerakan dari jaringan Al Qaeda, ISIS dengan gerakan takfiri, ini jelas masuk ke Indonesia," kata Tito saat menghadiri acara Tarbiyah PERTI di Jakarta, Sabtu (3/3/2018).

Tito mengatakan, negara ini berpotensi terpecah jika kelas menengah masih menjadi minoritas. Selain itu, ada juga masuknya paham ideologi dari luar yang bertentangan dengan Pancasila.

Pidato tersebut, kata Tito, merupakan imbauan pada NU dan Muhammadiyah yang berpotensi jadi sasaran pengaruh ideologi takfiri.

Ia mencontohkan kasus penyerangan terhadap Gereja Santa Lidwina di Sleman, Yogyakarta. Ternyata pelakunya berasal dari keluarga NU, tetapi dia terpapar aliran radikal.

Hal ini jelas bertentangan dengan ideologi NU yang menentang kekerasan dan terorisme. Oleh karena itu, Tito meminta NU sebagai tuan rumah yang mengundang dirinya agar introspeksi dengan adanya fakta tersebut.

"Setelah dipelajari, yang bersangkutan sudah mengadopsi paham takfiri. Dari NU ke takfiri, kok bisa?" kata Tito.

Intinya, kata Tito, ia menyampaikan kekhawatiran itu dalam pidatonya. Namun, pernyataan itu dipelintir di media sosial.

Ia meminta maaf jika potongan video tersebut sempat membuat Tarbiyah PERTI salah paham dan merasa kesal dengan dirinya.

"Kita memahami bahwa tiap Muslim adalah bersaudara dan wajib memaafkan yang meminta maaf. Saya dari lubuk hati terdalam, kalau tidak nyaman, saya minta maaf. Tapi tidak ada niat saya untuk menepikan yang lain," kata Tito.

Kapolri mengatakan sudah menemui pihak yang memviralkan videonya itu. Setelah diajak bicara, pelaku mengaku ada maksud tertentu. Ada motif politis di balik penyebaran video itu untuk mendeligitimasi Tito dan Polri.

"Ini sebenernya ngomong begini, jujur saja saya takut-takut. Tahun politik ini, ngomong apa saja bisa dipelintir," kata dia.

Contoh lainnya, pada suatu kesempatan, Tito menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya mengajak segenap pihak untuk bergandengan tangan dalam rangka menjaga NKRI dan mendorong pembangunan agar kelas menengah menjadi besar sehingga Indonesia mampu berkompetisi dengan negara lain.

Namun, kemudian viral berita bahwa Kapolri meminta agar masyarakat tidak mengkafir-kafirkan orang.

"Ada yang memainkan lagi, melintirnya," lanjut dia.

Sambil berkelakar, Tito juga khawatir penjelasannya soal pidato yang ditujukan ke NU diartikan sebagai kritik pada ormas tersebut.

"Tadi saya sampaikan sambutan itu beri kritik pada NU. Nanti ada yang nulis, Kapolri kritik NU. Habis itu kader NU marah semua sama saya," kata Tito, lalu tertawa.

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/04/08564011/cerita-kapolri-yang-takut-takut-bicara-di-tahun-politik

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke