Pemerintah Janji Tak Akan Tinggalkan Asmat Setelah KLB Campak Selesai

Tujuan kunjungan tersebut untuk monitoring dan evaluasi pasca-KLB Campak di daerah tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Puan Maharani berjanji tak akan meninggalkan Asmat walau Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak sudah dicabut. 

"Pemerintah ingin melakukan langkah-langkah holistik berkesinambungan secara bertahap. Jadi bukan karena KLB Asmat-nya sudah dicabut, lalu mereka ditinggalkan," kata Puan melalui siaran persnya yang diterima Kompas.com di Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Puan dan para menteri menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Agats, diawali dari Jakarta ke Denpasar, dilanjutkan Denpasar ke Timika. Dari Timika, dilanjutkan ke Ewer (bandar udara terdekat dengan Agats) menggunakan pesawat kecil, sekitar 40 menit.

Dari Ewer dilanjutkan lagi dengan speedboat kecil kapasitas 6 penumpang untuk sampai ke Agats, sekitar 20 menit. Menko PMK dan para menteri harus naik ojek untuk mengunjungi pompa air bersih, RSUD, PAUD, Pembagian PKH, KIP, dan Kampung Agats.

"Perjalanan panjang dan melelahkan, namun terbayar dengan senyum kegembiraan warga Agats yang menyambut. Terlebih setelah melihat perkembangan penanganan gizi buruk dan campak yang berjalan baik," kata Puan. 

Kunjungan Menko PMK di Agats tersebut untuk monitoring dan evaluasi terkait pelayanan kebutuhan dasar (rumah sakit, sekolah, PAUD, & bansos PKH, Rastra, KIP), percepatan infrastruktur dasar kesehatan berupa air bersih dan sanitasi, dan kesiapan rumah sakit.

Dari kunjungan tersebut, menurut Puan, dapat dievaluasi bahwa penanganan KLB campak sudah mencapai hasil yang baik. Sebanyak 80 anak terdampak gizi buruk yang dirawat, sudah  kembali ke rumah, dan 1 anak masih dirawat karena kelainan medis.

Menurut Puan, bantuan pangan yang disalurkan di Kabupaten Asmat mencapai 50 ton, yang distribusikan ke 10 distrik. Ada pula bansos dari Kemensos yang disalurkan mencapai Rp 27 miliar, bantuan dana pembanguanan sekolah dari Kemendikbud, serta pengukuhan Kampung Siaga Bencana.

Penanganan akan diarahkan pada percepatan pembangunan kesehatan (rumah sakit dan tenaga kesehatan), pemberdayaan pola hidup sehat (pemberdayaan perempuan, pemberdayaan komunitas adat), dan pembangunan infrastruktur berupa penyediaan air bersih, sanitasi, penataan permukiman sehat, dan pelabuhan.

"Penanganan ini akan dievaluasi pada pertengahan dan akhir tahun, serta diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat," kata Puan.