Salin Artikel

PDI Perjuangan dan Perjalanan Panjangnya di Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan (PDI-P) merupakan salah satu partai lama yang telah mengikuti beberapa kali pemilu.

Pada Pemilu 2019, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini mendapatkan nomor urut 3.

Seperti apa sejarah pembentukan partai ini dan perjalanan panjangnya mengikuti pemilu?

Sejarah PDI-P

Dikutip dari pdi-perjuangan.or.id, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang didirikan pada 10 Januari 1973.

PDI merupakan fusi dari sejumlah partai berbasis nasionalis seperti Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Murba.

Selain fusi dari golongan nasionalis, PDI juga terdiri dari fusi partai berbasis agama yakni Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Partai-partai ini kemudian disatukan akibat adanya aturan penyederhanaan partai di era Orde Baru.

Dengan demikian, Pemilu 1977-1997 hanya diikuti oleh tiga partai yaitu PDI, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Golkar.

Pada 1993, Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi ketua umum hingga periode 1998. Namun, terpilihnya Megawati tak mendapat restu dari pemerintah sehingga muncul konflik internal.

Pada 1996, PDI menggelar kongres pemilihan ketua umum yang ditentang Megawati. Kongres tersebut lantas memilih Soerjadi sebagai ketua umum.

Saat era reformasi 1998, Megawati kembali mendapat tempat di partai berlambang banteng itu dan diakui sebagai ketua umum. Ia menjabat hingga 2003.

Pada 1999, Megawati mengubah PDI menjadi PDI Perjuangan (PDI-P) yang kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta. Megawati masih menjabat ketua umum hingga sekarang.

Perolehan suara di pemilu legislatif

Pencapaian PDI Perjuangan pada pemilu mengalami pasang surut. Pada Pemilu 1999, PDI-P memperoleh 33,74 persen suara dengan 153 kursi di DPR.

Akan tetapi, pada Pemilu 2004, suara PDI-P tergerus. Partai ini mendapatkan 18,53 persen suara dengan 109 kursi di DPR.

Perolehan suara PDI-P kembali mengalami penurunan pada Pemilu 2009, dengan 14,03 persen dan mendapatkan 95 kursi di DPR.

Pada Pemilu 2014, perolehan suara PDI-P yaitu 18,95 persen suara dengan raihan 109 kursi DPR.

Pemilihan Presiden

1999

Megawati Soekarnoputri mendapatkan posisi sebagai wakil presiden mendampingi Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden.

2004

Pada Pilpres 2004, PDI-P mencalonkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Pasangan ini kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) yang memenangkan Pilpres 2004.

2009

Pada Pilpres 2009, PDI-P kembali mencalonkan pasangan Megawati Soekarnoputri berpasangan dengan Prabowo Subianto. Megawati-Prabowo kalah dari pasangan SBY-Boediono.

2014

PDI-P berhasil memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Saat itu mereka mengusung Jokowi-JK bersama PKB, Nasdem, dan Hanura. Jokowi-JK berhasil mengungguli pasangan Prabowo-Hatta Rajasa yang diusung Gerindra, PAN, PPP, PKS, dan Golkar.

Harapan PDI-P di Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019, Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh partai politik peserta pemilu dan penyelenggara pemilu untuk menjamin hak politik rakyat.

Dalam sambutan saat pengundian nomor urut peserta Pemilu 2019, Minggu (18/2/2018), di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Megawati menyampaikan perjalanan pemilu dari masa ke masa.

Ia mengisahkan dari Pemilu 1955 hingga memasuki era reformasi, dan menjelang Pemilu 2019.

Menurut dia, saat ini banyak persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Megawati berharap agar peserta pemilu tidak melakukan hal-hal yang mengarah pada SARA sehingga menambah persoalan.

"Karena ini demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Supaya Republik Indonesia ini tetap berdiri dengan tegak," kata Mega

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/21/07523171/pdi-perjuangan-dan-perjalanan-panjangnya-di-pemilu

Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke