Salin Artikel

Bagikan 1.010 Kartu Indonesia Pintar, Ini Pesan Presiden Jokowi

“Gunakan Kartu Indonesia Pintar sesuai peruntukannya yang berkaitan dengan pendidikan, seperti membeli tas sekolah, buku, dan sebagainya untuk keperluan pendidikan. Jangan gunakan untuk hal lainnya,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis Kemendikbud, Kamis (15/2/2018).

Pemberian KIP merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses dan layanan pendidikan kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin ataupun rentan miskin, agar terus mendapatkan pelayanan pendidikan hingga pendidikan menengah.

Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi memberikan langsung KIP kepada 325 siswa Sekolah Dasar (SD), 374 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), 211 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 101 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Hingga saat ini, secara keseluruhan jumlah penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Seram Bagian Barat sudah mencapai 26.156 siswa. Sedangkan penerima manfaat PIP di seluruh Provinsi Maluku sebanyak 176.346 siswa.

Selain pemberian KIP, Presiden juga memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 1.000 keluarga. Bantuan tersebut, kata Presiden juga dapat digunakan untuk membantu keperluan pendidikan anak.

“Penerima PKH dapat juga menggunakannya untuk keperluan pendidikan anak-anak kita,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy.

Terbantu KIP

Usai acara pemberian KIP, salah seorang siswa SD Negeri 2 Kairatu Zefa Sariale menyampaikan rasa senangnya sebagai salah satu penerima manfaat PIP. Dia merasakan, dana yang diberikan ini sangat membantu memenuhi kebutuhan sekolah.

“Saya akan gunakan bantuan ini untuk membeli peralatan sekolah yang sudah mulai rusak, seperti tas,” kata anak dari seorang petani dan buruh itu.

Hal yang sama diungkapkan Yongki Kakay siswa SMA Negeri 3 Taniwel. Ia mengakui, PIP ini sangat bermanfaat bagi dirinya yang sudah tidak memiliki orang tua.

“Saya tinggal sama kakak saya, dan dengan adanya PIP ini sangat membantu sekali. Saya akan manfaatkan betul KIP ini untuk mendukung keperluan sekolah,” kata Yongki.

Turut hadir dari jajaran Kemendikbud dalam acara tersebut yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Direktur Pembinaan SMP Supriano, dan Staf Khusus Mendikbud Bidang Monitoring Implementasi Kebijakan Alpha Amirrachman.

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/15/14083231/bagikan-1010-kartu-indonesia-pintar-ini-pesan-presiden-jokowi

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke