Salin Artikel

Sosialisasi Pancasila Akan Dilakukan Seluruh Kementerian

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sudah berkoordinasi dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) untuk mewujudkan hal tersebut.

"Kami, KSP akan mensinergiskan seluruh kekuatan, di antaranya kementerian dan lembaga agar program-program UKP-PIP masuk ke dalam (kementerian dan lembaga) sehingga menjadi kekuatan besar," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Binda Graha Kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Terobosan itu dilakukan agar upaya pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila tak dilakukan parsial dan terkesan tumpang tindih.

"Jadi dari pertemuan-pertemuan kami (KSP dengan UKP-PIP), bagaimana kita mensosialisasikan Pancasila menjadi lebih mudah ke depannya," ujar Moeldoko.

Mantan Panglima TNI tersebut mencontohkan salah satu bentuk kementerian di dalam menjalankan program UKP-PIP, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiarkan nilai-nilai Pancasila melalui lembaga penyiaran milik negara, baik TVRI atau RRI.

"Misalnya Kemenkominfo, punya RRI, TVRI, media-media ini bisa digunakan optimal semestinya dalam hal merespons isu-isu yang sarat dengan Pancasila," ujar Moeldoko.

Ketua UKP-PIP Yudi Latief mengapresiasi terobosan ini. Sebagai 'tangan kanan' lembaga kepresidenan, KSP memang sudah sepantasnya melakukan hal ini.

"Kami memang memerlukan dukungan political will institusi kepresidenan ya, dalam hal ini KSP, semacam tangan kanan lembaga kepresidenan untuk bareng -bareng mengorganisir kementerian dan lembaga dalam pengarusutamaan Pancasila," ujar Yudi.

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/14/17595001/sosialisasi-pancasila-akan-dilakukan-seluruh-kementerian

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke