Salin Artikel

Polri Bantah Ada Arahan bahwa Anggota yang Ikut Pilkada Harus Menang

Ia membantah pernyataan bakal calon Gubernur Jawa Barat Anton Charliyan soal pesan-pesan Kapolri itu.

"Kami klarifikasi, Kapolri tidak pernah memerintahkan pada bakal calon dari perwira Polri untuk sekali tampil harus berhasil, harus menang," ujar Setyo, di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2018).

Setyo mengatakan, Kapolri memang merestui anggotanya untuk maju dalam kontestasi politik. Akan tetapi, bukan berarti memberi dukungan dan mengharuskan untuk menang.

Polri, kata dia, tetap pada posisi netral. Peran Polri hanya melakukan pengamanan selama Pilkada berlangsung.

"Tidak berpihak pada siapapun walaupun yang ikut kontestasi adalah perwira Polri," kata Setyo.

Soal dugaan pelanggaran etik, kata Setyo, nantinya di internal akan menilai pernyataan Anton lebih jauh.

Setyo mengaku sempat menghubungi Anton dan mengklarifikasi pernyataan Kapolri.

"Beliau nyatakan lupa pernah katakan itu apa tidak," kata Setyo.

Sebelumnya, Anton menyatakan kesiapan dirinya untuk menjadi pemimpin daerah didamping TB Hasanuddin yang diusung sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat.

Ia bahkan mengaku keputusannya itu mendapat restu dari Tito Karnavian.

Baca: Soal Wacana Polri Jadi Penjabat Gubernur, Pemerintah Diminta Serap Aspirasi Publik

Sebelum diumumkan oleh PDI Perjuangan sebagai calon kepala daerah, Anton mendapat pesan dari Tito.

"Jadilah seorang pemimpin yang jangan memalukan institusi dan dengan doa harus menang," ujar Anton saat ditemui di Kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (7/1/2018).

Anton Charliyan merupakan mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat. Dia merupakan lulusan akademi kepolisian tahun 1984.

Selain itu, Anton pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Polri.

Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Namun, menjelang keikutsertaannya di Pilkada 2018, Anton dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/30/14123971/polri-bantah-ada-arahan-bahwa-anggota-yang-ikut-pilkada-harus-menang

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke