Alasan Pengurus Hanura Layangkan Mosi Tak Percaya hingga Lengserkan Oesman Sapta

Mereka mendesak DPP Hanura menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk melengserkan OSO dari kursi ketua umum.

Ketua DPD Hanura Sumatera Barat Marlis Alinia, perwakilan DPD yang melayangkan mosi tidak percaya terhadap Oesman Sapta, mengungkapkan sejumlah alasan yang melatarbelakangi sikap para pengurus daerah itu.

"Ada pertanyaan, apa sih persoalan yang terjadi selama ini di dalam kepemimpinan Pak OSO? Terlalu sulit dan terlalu panjang kami gambarkan kepada Saudara-saudara sekalian," ujar Marlis dalam konferensi pers di Kantor DPP Hanura, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (16/1/2018).

Sebelumnya, urusan kepengurusan di daerah diserahkan kepada pengurus DPC.

"Itu adalah pelanggaran yang menurut kami sangat prinsipil. Karena itu masalah AD/ART dan perubahan AD/ART hanya bisa dilaksanakan dalam Munas atau Munaslub," ujar Marlis.

Kedua, OSO dinilai melanggar pakta integritas yang telah ditandatanganinya saat dilantik sebagai Ketua Umum Hanura.

Salah satu poin dalam pakta integritas itu adalah menjaga soliditas partai, baik di tingkat pusat maupun daerah dan bertanggung jawab meningkatkan elektabilitas partai.

Dalam pakta integritas itu disebutkan pula bahwa jika OSO tidak mampu melaksanakannya, maka boleh diberhentikan sebagai ketua umum.

Akan tetapi, kata Marlis, OSO justru memecat sejumlah petinggi DPD Hanura tanpa alasan yang jelas, termasuk dirinya.

"Setiap Beliau ke daerah, menimbulkan ketakutan bagi kami secara psikologis. Karena begitu tidak meriah penyambutannya, Beliau itu akan marah kepada Ketua DPD, di-Plt-kan atau diberhentikan," ujar Marlis.

Meski demikian, Marlis menegaskan, orang-orang yang dipecat itu mengabaikan perintah OSO.

Mereka menilai, sejak Badan Pengurus Harian (BPH) Hanura mengeluarkan surat rekomendasi pelengseran OSO dan digantikan oleh Plt Daryatmo, maka seluruh DPD taat dan tunduk pada Pelaksana Tugas Ketua Umum.

Ketiga, para pengurus DPD menduga ada praktik mahar politik yang dipimpin oleh OSO.   

"(Soal mahar politik) jangan tanya ke kami. Tanyakan itu Ketua Tim Pilkada pusat. Kenapa (SK dukungan pasangan calon) tidak diberikan? Apakah memang benar tidak bayar uang? Suruh terus terang saja," ujar Marlis.

Soal tudingan mahar politik ini, sudah dibantah oleh Oesman Sapta.

Mayoritas DPD mendesak DPP Hanura untuk segera menggelar Munaslub. Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto disebut-sebut sudah menyetujui Munaslub yang akan digelar pekan ini di Jakarta.