20 Tahun Reformasi, Menagih Perlindungan Perempuan di Sektor Informal

Namun sejauh mana negara melindungi hak-hak perempuan dinilai masih belum optimal.

Ketua Komnas Perempuan Azriana mengatakan, Indonesia belum memiliki sistem yang mampu melindungi hak-hak perempuan secara menyeluruh.

Hanya sektor formal yang sudah mendapatkan perhatian.

"Kita masih punya tantangan perlindungan perempuan di sektor informal," ujarnya di Jakarta, Senin (8/1/2018).

Ia memuji pemerintah karena sudah mengesahkan Undang-undang Buruh Migran. Payung hukum itu dinilai cukup memberikan jaminan perlindungan untuk pekerja formal.

Namun perlindungan negara tak hanya sebatas kepada pekerja formal yang terikat kontrak, namun juga pekerja informal - sebagian besar perempuan, yang tidak terikat kontrak.

Perempuan yang kerap disapa Nana itu mencontohkan pekerja rumah tangga. Banyak kasus kekerasan yang terjadi kepada pekerja rumah tangga tanpa perlindungan khusus dari negara.

Kebutuhan adanya aturan khusus untuk melindingi pekerja di sektor informal sangat penting. Hal itu menyusul migrasi masyarakat desa ke kota.

Kaum perempuan desa tak punya banyak pilihan saat lahan-lahan sawah menyusut. Padahal, sawah adalah sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat desa.

Tak hanya itu, pengetahuan masyarakat desa juga terpusat di sawah. Dalam keadaan itu kata Azriana, pilihan bagi perempuan desa melanjutkan hidupnya sangat terbatas lantaran akses pendidikan yang minim.

"Pilihan bagi perempuan desa hanya ada dua, dikawinkan dalam usia anak atau bermigrasi untuk melanjutkan kehidupan," kata dia.

Bagi perempuan yang beralih ke daerah lain, maka sektor informal jadi pilihannya. Di situlah negara dinilai harus hadir melindungi kaum perempuan di sektor informal jelang 20 tahun Reformasi.