Salin Artikel

Nasdem Berharap Ridwan-Uu Bisa Naikkan Elektabilitas Jokowi di Jabar

Sekretaris Jenderal Nasdem Jhonny G. Plate menjelaskan, Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Kemenangan Ridwan-Uu pun diharapkan memberikan dampak elektoral kepada Joko Widodo dalam Pilpres 2019 mendatang.

Sebab, Nasdem telah berkomitmen mendukung Jokowi untuk menjabat Presiden selama dua periode.

"Jawa Barat itu paling besar (pemilihnya). Tentu kami berharap kemenangan (Ridwan-Uu) itu memberikan dampak elektoral pada Pemilu Presiden. Saya kita itu harapan yang logis," ujar Plate di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2018).

Selain dampak elektoral pada sosok Joko Widodo, Plate juga berharap kemenangan Ridwan-Uu dapat memberikan efek yang sama pada peningkatan suara Nasdem di Jawa Barat dalam pemilihan legislatif, 2019 mendatang.

Apalagi, jika setelah memenangkan Pilkada Jabar, Ridwan-Uu dapat membawa kemajuan yang berarti di Bumi Pasundan. Ia yakin hal itu sangat berpengaruh terhadap naiknya elektabilitas partai pendukung Ridwan-UU, termasuk Jokowi sendiri.

"Makanya dari awal Nasdem sudah pesan, pemerintah daerah melaksanakan program dengan benar, sejalan dengan program Presiden untuk mendukung elektabilitas sekarang. Melalui apa? Ya keberhasilan pembangunan," ujar Plate.

"Kalau keberhasilan pembangunannya baik, tidak perlu cerita banyak ke masyarakat, mereka bisa lihat sendiri," lanjut dia.

Meski demikian, Plate membantah meneken perjanjian dengan Ridwan-Uu tentang dukungan keduanya kepada Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Menurut dia, perjanjian Nasdem dengan Ridwan-Uu hanya sebatas pada program kerja.

"Itu ibaratnya hanya kontrak politik batin, bukan tanda tangan di atas materai atau nota riil. Percuma juga dibikin begitu," ujar Plate.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/07/22041751/nasdem-berharap-ridwan-uu-bisa-naikkan-elektabilitas-jokowi-di-jabar

Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke