Salin Artikel

Batal Dukung Deddy Mizwar di Pilkada Jabar, PKS Ungkap Pakta Integritas Ini

Pakta integritas yang ditandatangi pada (2/10/2017) tersebut diduga menjadi penyebab utama PKS batal mendukung Deddy Mizwar di Pilkada Jawa Barat 2018.

Di mana, PKS lebih memilih berkoalisi dengan Partai Gerindra yang besar kemungkinan juga akan diikuti PAN mengusung Mayjen (purn) Sudrajat dan Ahmad Syaikhu.

"Bang @Deddy_Mizwar_ berikut Pakta Integritas, ya Abang tandatangani, yg pd point 3 jelas menyebutkn ttg komitmen Demiz unt gerakkan mesin Partai unt memenangkan Presiden/Wakil Presiden yg diusung olh Partai Demokrat. Dokumen ini kami dapat dari 2 sumber yg sangat dekat dg Antum,” ujar Hidayat melalui akun Twitter-nya, Senin (1/1/2018).

"Sekali lagi, kami hormati pilihan politik Bang Demiz. Sbgmn kami juga berterimwkasih, Bang Demiz pun hormati pilihan politik kami di PKS," ucap Wakil Ketua MPR RI tersebut.

Berikut isi pakta integritas Deddy Mizwar dengan Partai Demokrat tersebut:

1. Siap menjadi anggota partai Demokrat dan ditempat di struktur partai.

2. Siap menjadi calon gubernur Jawa Barat tahun 2018-2023 dan memenangkannya serta menggerakkan mesin partai termasuk biayanya.

3. Siap menggerakkan mesin partai untuk memenangkan presiden/wakil presiden yang diusung partai Demokrat tahun 2019-2024.

4. Siap menerima arahan partai koalisi.

Di Pilkada Jawa Barat 2018, Deddy Mizwar didukung Partai Demokrat dan PAN. Namun besar kemungkinan PAN juga akan meninggalkan Deddy Mizwar untuk bergabung dengan koalisi Partai Gerindra dan PKS.

Meski demikian, Deddy Mizwar disebut-sebut berpeluang akan digandeng Partai Golkar untuk diduetkan dengan Dedi Mulyadi di Pilkada Jabar 2018.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/01/15432441/batal-dukung-deddy-mizwar-di-pilkada-jabar-pks-ungkap-pakta-integritas-ini

Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke