Salin Artikel

UI Resmikan Program Pascasarjana Tata Kelola Pemilu

Kehadiran program pendidikan S2 ini diharapkan membantu meningkatan kualitas sumber daya manusia di instansi penyelenggara dan pengawas pemilu.

"Ini merupakan kontribusi kami bagi negara, untuk ikut meningkatkan sumber daya manusia penyelenggara pemilu di pusat atau di daerah. Ini kesempatan bagi kami untuk berkontribusi," ujar Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politk FISIP UI Meidi Kosandi di Aula Apung, Kampus UI Depok, Selasa (19/12/2017).

Ketua Departemen Ilmu Politik UI Julian Aldrin Pasha mengatakan, hadirnya program pascasarjana ini diharapkan semakin membuat penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menghadapi pemilihan kepala daerah pada 2018 dan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2019.

Menurut Julian, program ini dapat menambah wawasan penyelenggara pemilu di bidang keilmuan.

Mantan Juru Bicara Kepresidenan itu menilai, salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pemilu adalah sumber daya manusia yang kuat.

Pada semester ganjil tahun ini, sudah ada tujuh mahasiswa yang akan mengikuti program studi.

Ketujuh mahasiswa tersebut merupakan pegawai KPU dari pusat dan daerah, yang telah lolos tahap seleksi dan mendapat beasiswa penuh dari KPU RI.

Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman yang juga menghadiri acara peresmian menyambut baik pembukaan program pascasarjana peminatan tata kelola pemilu.

Menurut Arief, pembukaan program studi ini adalah bagian kerja sama UI dan KPU yang terus menerus dalam perbaikan penyelenggara pemilu.

"Kenapa program studi ini penting bagi KPU, karena kami bertekad, tidak boleh penyelenggara pemilu hanya cuma berdasarkan pengalaman, tapi dengan intelektual, dengan ilmu dan teknologi," kata Arief.






https://nasional.kompas.com/read/2017/12/19/11264101/ui-resmikan-program-pascasarjana-tata-kelola-pemilu

Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke