Salin Artikel

Jokowi Resmikan Proyek Jalur Ganda Kereta Bogor-Sukabumi

Jokowi berharap, pembangunan jalur ganda tersebut bisa selesai pada 2020 mendatang. Dengan demikian, masyarakat memiliki alternatif transportasi dan waktu tempuh Jakarta-Bogor-Sukabumi yang selama ini mencapai delapan jam bisa dikurangi.

"Saya harap dengan proyek ini ke depan potensi besar Sukabumi, pariwisata dan agrobisnis, bisa dimaksimalkan. Karena kalau sampai Jakarta-Sukabumi delapan jam, tidak akan ada orang mau datang ke sini," kata Jokowi, saat pencanangan proyek tersebut di Sukabumi, Jumat.

Jalur ganda kereta Lintas Bogor-Sukabumi dibangun untuk mengatasi kemacetan di jalur Jakarta- Bogor-Sukabumi. Pasalnya, kondisi jalan raya yang menghubungkan perlintasan tersebut cukup padat.

Untuk menempuh jarak Jakarta-Bogor-Sukabumi yang jaraknya 112 kilometer, waktu yang diperlukan lebih dari enam jam. Padahal, waktu normal yang harusnya dihabiskan untuk menempuh jarak tersebut hanya empat jam.

Saat ini, jalur Jakarta-Bogor-Sukabumi sebenarnya sudah terhubung kereta. Untuk Jakarta-Bogor sepanjang 55 kilometer sudah berjalur ganda dan menggunakan kereta listrik.

Sementara itu untuk lintas Bogor-Sukabumi, sepanjang 57 kilometer masih jalur tunggal.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, anggaran Rp 2,45 triliun untuk pembangunan jalur ganda Bogor- Sukabumi berasal dari APBN.

Proyek tersebut dilaksanakan secara multiyears dan diharapkan selesai 2020.

Budi berharap, pembangunan tersebut nantinya bisa mengurangi waktu tempuh Bogor - Sukabumi yang saat ini 2 jam 30 menit menjadi 1 jam.

(Agus Triyono/Kontan.co.id)
--
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: "Proyek jalur ganda kereta Bogor-Sukabumi dimulai"

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/15/10471651/jokowi-resmikan-proyek-jalur-ganda-kereta-bogor-sukabumi

Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke