Jadi Ketum Golkar, Airlangga Diminta Mundur dari Jabatan Menteri

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia, Ardian Sopa, mengatakan, secara aturan memang tidak ada larangan menteri merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik.

Akan tetapi, secara etika, Airlangga harus mundur karena sejak awal Presiden Joko Widodo berkomitmen menterinya tidak rangkap jabatan.

"Memang secara etika politik dan statement Pak Jokowi, mau tidak mau dia harus mundur dari posisinya sebagai menteri," kata Ardian di Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Selain itu, menurut Ardian, dengan mengundurkan diri sebagai menteri, Airlangga bisa fokus mengurus Partai Golkar yang kini elektabilitasnya terus menurun.

Baca: Survei LSI: Airlangga Paling Didukung Akar Rumput jadi Ketum Golkar

Berdasarkan survei LSI, 1-14 November 2017, elektabilitas Golkar turun ke angka 11,6 persen dan kini sudah dilampaui Partai Gerindra.

"Partai ini besar, pekerjaan banyak, dan ancaman banyak sehingga memang alangkah lebih baik ketika dia mundur fokus mengurus partai," ujar Ardian.

Ardian mencontohkan, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham yang mundur dari DPR untuk mengurus partai. Demikian pula Presiden PKS Sohibul Iman.

"Jadi, untuk memperlihatkan bahwa dia komitmen dengan Partai Golkar dan etika politik," ujar Ardian.

Terkait pengganti Airlangga di kabinet, Ardian berpendapat, seharusnya berasal dari Partai Golkar sebagai pendukung pemerintah. Barter politik di kabinet Jokowi, menurut dia, tidak bisa dihindari.

"Itu (pembagian posisi di kabinet) bisa juga jadi nilai tambah buat kesolidan Golkar," ujarnya.

Rapat pleno DPP Partai Golkar sebelumnya memutuskan memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.

Pleno digelar pada Rabu (13/12/2017) malam di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menyatakan, sejak berstatus terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto dinonaktifkan sebagai Ketua Umum Golkar.

Selanjutnya, Golkar akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengukuhkan Airlangga sebagai ketua umum.