Salin Artikel

Agung Laksono: Kami Desak DPP Golkar Tak Menghalang-halangi Munaslub

Tuntutan DPD tersebut antara lain segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengganti Setya Novanto sebagai ketua umum.

"Kami mendesak untuk segera DPP Partai Golkar tidak menghalang-halangi. Kami percaya DPP tidak akan menghalang-halangi (munaslub)," ujar Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Dewan Pakar Partai Golkar meyakini munaslub adalah salah satu jalan untuk menghindarkan Partai Golkar dari kemerosotan elektabilitas pasca-kasus korupsi KTP elektronik yang menjerat Setya Novanto.

Dorongan kuat untuk mengadakan pergantian kepemimpinan itu terlihat jelas berasal dari daerah. Tercatat 31 dari 34 DPD sudah setuju untuk mendorong agar munaslub segara digelar.

"Kami percaya dengan keberadaan jiwa teman-teman di DPP untuk kepentingan yang lebih besar. Terakhir, tujuannya jelas yaitu untuk menyelamatkan partai (dari kemerosotan)," kata Agung.

Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar bertemu dengan perwakilan DPD di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Pertemuan itu menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya yakni Dewan Pakar mendesak agar DPD segara menggelar munaslub pada 15-17 Desember 2017 mendatang.

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/08/20490591/agung-laksono-kami-desak-dpp-golkar-tak-menghalang-halangi-munaslub

Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke