PBNU: Pengakuan AS atas Yerusalem Akan Buat Konflik Tak Berkesudahan

Sekretaris Jenderal PBNU Helmi Faishal Zaini mengatakan, klaim Amerika Serikat atas Yerusalem tersebut akan membuat situasi dunia semakin panas.

Dampak lainnya, akan membuat konflik yang tak berkesudahan.

"Ini berpotensi meluasnya pelanggaran terhadap prinsip hukum humaniter," ujar Helmi di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Baca: Mengenal Yerusalem, Kota Suci Tiga Agama

Helmi menegaskan, Yerusalem bukanla Ibu Kota Israel. Yerusalem adalah Ibu Kota Palestina yang telah diakui oleh banyak kedaulatannya.

"PBNU menyerukan agar negara-negara di Timur Tengah untuk bersatu mendukung kemerdekaan Palestina," ujar dia.

PBNU juga mendesak agar PBB segera mengesahkan keanggotaan Palestina sebagai anggota resmi PBB dan memberikan hak yang setara sebagai rakyat dan negara yang merdeka.

"Organisasi Kerjasama Islam (OKI) harus secara intensif mengorganisir anggotanya untuk mendukung kemerdekaan Palestina," kata Helmi.

Terakhir, PBNU sepenuhnya berharap terhadap pemerintah Indonesia untuk ikut serta dan proaktif dalam membantu problem yang terjadi di Palestina.

"Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat strategis untuk menjadi penengah yang bisa memediasi dinamika politik yang sedang terjadi," ujar dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pemerintah Indonesia, kata Jokowi, meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali langkah tersebut.

"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (7/12/2017).

Menurut Jokowi, pengakuan sepihak tersebut melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB di mana Amerika Serikat justru menjadi anggota tetapnya.

Jokowi mengatakan, ia dan rakyat Indonesia tetap konsisten bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan haknya sesuai UUD 1945.

Pemerintah mendorong agar OKI segera melaksanakan sidang khusus atas pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama.

Pemerintah RI juga meminta PBB segera bersidang serta menyikapi pengakuan sepihak AS.