Jika Munaslub Melebihi 17 Desember, Apa yang Dilakukan DPD I Golkar?

Ketua DPD I Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, aspirasi tersebut telah diserahkan secara resmi kepada DPP Partai Golkar. Ia menunggu keputusan DPP hingga Senin (11/12/2017).

Jika Munaslub belum juga dilakukan hingga batas waktu yang diberikan, langkah apa yang dilakukan DPD I?

"Kita kan bisa monitor, hari Senin sudah ada keputusan belum. Kalau Senin belum ada keputusan juga, belum bikin rapat juga, ya kita akan datang lagi untuk menanyakan," ujar Dedi di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Dedi mengatakan, setelah 17 Desember 2017 adalah masa libur panjang. Waktunya dianggap kurang strategis untuk menggelar Munaslub.

Sedangkan, pada Januari 2018, partai politik sudah mulai disibukkan serangkaian kegiatan politik.

"Pendaftarannya 7-9 Januari 2018. Kan harus ada kepastian karena menyangkut nasib banyak orang. Saya yakin DPP bisa melaksanakan," kata Dedi.

"DPP pasti berpihak pada kepentingan partai Golkar ke depan," lanjut dia.

Dedi mengatakan, tak ada lagi alasan untuk menunda Munaslub. Suara DPD I sudah terpenuhi lebih dari 2/3.

Praperadilan Ketua Umum nonaktif Partai Golkar Setya Novanto juga tak bisa menjadi alasan menunda. Menurut dia, upaya hukum itu tidak memiliki relevansi dengan pelaksanaan Munaslub.

Dedi mengatakan, untuk Pilkada 2018, harus ada kepemimpinan yang definitif dan diakui Kementerian Hukum dan HAM. Ditambah lagi elektabilitas Golkar yang kian merosot.

"Tak ada lagi alasan lain karena seluruh alasan administratif kepartaian sudah terpenuhi," kata Dedi.

Dalam Munaslub tersebut, nantinya akan dipilih Ketua Umum pengganti Novanto. Dedi mengatakan, 31 DPD sepakat mendukung Airlangga Hartarto sebagai penggantinya.

Jumlah dukungan 31 DPD I Golkar tersebut telah memenuhi syarat administratif digelarnya Munaslub untuk mencari pemimpin baru partai berlambang pohon beringin itu.