Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Hakim MK, Anggota Komisi III Bantah Ada Lobi

"Rencananya begitu (uji kelayakan dan kepatutan hakim MK hari ini)," kata Arsul melalui pesan singkat, Rabu (6/12/2017).

Diketahui, Arief saat ini tengah menyidangkan uji materi terkait keabsahan Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi potensi konflik kepentingan yang muncul, anggota Komisi III DPR Arsul Sani membantah adanya lobi politik antara pihaknya dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat dalam proses masa perpanjangan jabatan hakim MK.

Ia mengaku mendengar kabar adanya lobi antara Komisi III dan Arief sebab saat ini MK tengah menyidang uji materi terkait keabsahan Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Arsul mengakui Komisi III sempat mengundang Arief dalam rapat internal Komisi III di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.

Saat itu, kata dia, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undan-undang (RUU) KUHP Komisi III tengah menggelar rapat. Seusai rapat, mereka menggelar rapat internal sekaligus mengundang Arief untuk membahasan perpanjangan masa jabatan hakim MK yang dipilih DPR.

Karena tak dihadiri semua fraksi, rapat gagal mencapai kesimpulan dan diadakan kembali di ruang rapat Komisi III.

"Pak Arief ditanya dan bersedia (kembali menjadi hakim MK)," papar Arsul.

Ia menambahkan, saat Arief keluar ruangan, dirinya mengusulkan agar perpanjangan masa jabatan Arief dilakukan dengan menggelar uji kelayakan dan kepatutan yang melibatkan panel ahli yang terdiri dari 3-5 orang ahli hukum tata negara dan selainnya.

Selain itu, anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman mengusulkan agar calonnya tak hanya Arief sehingga lebih akuntabel.

Usulan tersebut, lantas diterima dan dianggap sebagai cara untuk menekan konflik kepentingan antara Komisi III dan Arief sebagai pihak yang terlibat dalam sidang uji keabsahan Hak Angket KPK di MK.

"Kami di dalam harus meredusir. Caranya mebentuk panel ahli, mengevaluasi profesionalitas Pak Arief. Kalau langsung diketok justru megukuhkan ada deal dan sebagainya," kata dia.

"Ini kan ada satu pihak profesional mengevaluasi. Keputusan politik di masing-masing fraksi. Mau ada Pak Arief boleh, mau calon lain boleh. Kan lebih fair," lanjut dia.