Salin Artikel

Airlangga Minta Izin Jokowi dalam Kapasitas Menteri, Jangan Disalahartikan

Ia meminta agar soal izin yang telah diberikan Jokowi kepada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar tidak disalahartikan.

"Konteks Pak Airlangga izin kepada Presiden itu adalah karena dia menteri. Dia jabatannya menteri. Karena itu dia perlu izin dulu untuk running ke Ketum Golkar yang katanya akan ada Munaslub," kata Johan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Baca: Airlangga Hartarto Tegaskan Hanya Dapat Izin Jokowi, Bukan Dukungan

"Kaitannya itu bukan Presiden ikut campur dalam urusan internal Golkar. Kalau itu, sepenuhnya Presiden menyerahkan ke parpol. Jadi jangan disalah maknai soal izinnya Pak Airlangga itu," lanjut dia.

Sebab, selama ini belum pernah ada preseden di pemerintahan Jokowi-JK di mana seorang menteri hendak maju sebagai Ketum Parpol.

"Sehingga saya tidak bisa menjawab, belum bisa menjawab, apakah Pak Airlangga harus mundur atau tidak," kata Johan. 

Para pimpinan DPD I (Provinsi) Partai Golkar telah menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis (30/11/2017).

Dalam pertemuan tersebut, DPD I Golkar meminta izin Jokowi agar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bisa mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus korupsi proyek E-KTP.

Usai bertemu Jokowi, para pimpinan DPD I dan Airlangga juga langsung bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Baca: Dedi Mulyadi: Jokowi Restui Airlangga Bertarung di Munaslub

Di rumah dinas Kalla, Airlangga menegaskan bahwa dia sudah mengantongi izin dari Jokowi untuk maju dalam pemilihan Ketua Umum Golkar jika Musyawarah Nasional Luar Biasa jadi digelar.

Namun, Airlangga membantah bahwa Presiden Jokowi memberikan dukungan kepada dirinya.

"Jadi yang diberikan Presiden adalah izin karena saya selaku pembantu Beliau. Memberikan izin untuk ikut dalam kontestasi di Partai Golkar," kata Airlangga di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2017).

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/04/16011241/airlangga-minta-izin-jokowi-dalam-kapasitas-menteri-jangan-disalahartikan

Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke