Salin Artikel

Idrus: Jokowi juga Bertanggung Jawab supaya Golkar Tak Semakin Kecil Suaranya di 2019

Oleh karena itu, Idrus menilai Presiden juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga suara Golkar di Pemilu 2019.

"Pak Jokowi juga memiliki tanggung jawab supaya Golkar itu tidak semakin kecil perolehan suaranya di (pemilu) 2019," ujarnya di Hotel Marlynn Park, Jakarta, Jumat (1/11/2017).

Idrus meyakini ada nilai tambah dari dukungan Golkar kepada Jokowi pada Pilpres 2019. Bahkan ia menilai, suara Golkar akan mendongkrak suara Jokowi pada Pilpres 2019.

"Kalau kemenangannya (Jokowi pada Pilpres) 2014 itu hanya 53 persen, maka dengan kehadiran Golkar harus kasih nilai tambah kemenangan minimal 65 persen," kata Idrus.

Bagi Golkar, terdongkraknya suara Jokowi pada Pilpres 2019 sangat penting. Sebab hal itu dinilai akan membuat hubungan partai berlambang pohon beringin itu lebih harmonis dengan Jokowi.

Analis politik Gun Gun Heryanto menilai, elektabilitas Partai Golkar akan rontok bila terus menerus berkutat dengan persoalan Setya Novanto.

Hal itu berkaca kepada masalah Golkar pada tahun 2015, saat dirundung konflik internal. Dari Pilkada di 264 daerah, Golkar hanya menang di 54 daerah saja.

Sebelumnya, Idrus Marham mengklaim dirinya juga mendapat restu Presiden Jokowi untuk menjadi ketua umum bila musyawarah nasional luar biasa (munaslub) diadakan.

"Saya kan juga sudah ketemu Pak Jokowi," kata Idrus, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/11/2017).

Saat itu, Idrus ditanya mengenai klaim restu Presiden Jokowi kepada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/01/17331061/idrus-jokowi-juga-bertanggung-jawab-supaya-golkar-tak-semakin-kecil-suaranya

Terkini Lainnya

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke