Salin Artikel

Begini Alur Penyerahan 7 Juta Dollar AS untuk Novanto dan Anggota DPR

Salah satunya penyerahan uang yang kepada Setya Novanto dan anggota DPR lainnya.

"Yang saya ketahui, sebesar 7 juta dollar AS yang diberikan kepada anggota DPR," ujar Andi kepada majelis hakim.

Pemberian Akhir 2011

Awalnya, beberapa pengusaha dalam proyek e-KTP berkumpul di kediaman Setya Novanto.

Dalam pertemuan itu, Novanto meminta agar fee yang akan diberikan kepada anggota DPR, diberikan melalui teman dekatnya yang juga pengusaha, yakni Made Oka Masagung.

Dalam pertemuan selanjutnya, menurut Andi, Novanto dan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap terus menagih jatah atau fee sebesar 5 persen yang akan diberikan kepada anggota DPR.

Menurut Andi, di antara anggota konsorsium pelaksana e-KTP telah disepakati bahwa uang untuk anggota DPR akan disediakan oleh Direktur PT Quadra Solutions, Anang Sugiana Sudihardjo.

"Waktu itu kami beritahu kepada Anang, commitment fee DPR yang 5 persen sudah ditagih, karena uang untuk DPR ada di kamu, di software dan hardware," kata Andi.

Kemudian, Anang bersedia menyetorkan uang untuk DPR. Namun, Anang meminta agar dibuatkan invoice penagihan sehingga perusahaannya dapat melakukan pencairan uang.

Selanjutnya, invoice penagihan diberikan oleh PT Biomorf  kepada PT Quadra Solutions. Atas surat tagihan tersebut, PT Quadra mengirim 3,5 juta dollar AS kepada PT Biomorf.

Setelah itu, PT Biomorf mengirim uang 3,5 juta dollar AS tersebut kepada rekening Made Oka Masagung di Singapura.

Pemberian awal 2012

Menurut Andi, pemberian kedua juga diberikan dalam jumlah yang sama yakni sebesar 3,5 juta dollar AS. Namun, pemberian kedua dilakukan dengan alur yang berbeda.

Kali ini, penyerahan uang dilakukan langsung oleh Anang melalui transfer rekening bank antara PT Quadra Solutions kepada rekening Made Oka Masagung di Singapura.

"Waktu itu tidak lagi melalui Biomorf, karena Johannes Marliem keberatan, kalau kebanyakan transfer takut kena masalah pajak," kata Andi.

Dalam persidangan, Andi meyakini uang-uang tersebut sudah ditransfer dan diterima oleh Novanto, Chairuman Harahap dan anggota DPR lainnya.

Sebab, menurut Andi, setelah adanya laporan penyerahan uang tersebut, tidak pernah ada lagi tagihan dari DPR.

"Saat tidak ada yang tagih, kami anggap semua sudah terdistribusi," kata Andi. 

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/01/10192251/begini-alur-penyerahan-7-juta-dollar-as-untuk-novanto-dan-anggota-dpr

Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke