Salin Artikel

Lapor soal Pilgub Jatim, Khofifah Minta Waktu Bertemu Jokowi

Permintaan untuk menghadap Jokowi sudah disampaikan Khofifah kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Bu Khofifah menyampaikan mohon waktu kepada Pak presiden untuk dapat menerima beliau," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Namun, Pratikno mengatakan, permintaan Khofifah untuk menghadap Jokowi belum bisa dijadwalkan pada Selasa hari ini karena seharian jadwal Jokowi padat.

Pada pagi harinya, Jokowi menerima PM Denmark di Istana Bogor. Lalu pada sore hari, Jokowi menerima Forum Kerukunan Umat Beragama di Istana Negara, Jakarta. Malam harinya, Jokowi menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia di Jakarta Convention Center, Senayan.

"Kami upayakan besok," ucap Pratikno.

Pratikno menambahkan, pada Senin kemarin, Khofifah juga sudah mengirim surat ke Presiden melalui Sekretariat Negara. Pratikno tidak mengetahui pasti apa isi surat tersebut karena tidak membukanya.

"Itu surat pribadi, di cover-nya itu rahasia pribadi jadi kita enggak utik-utik," ucap Pratikno.

Sebelumnya, Khofifah mengakui bahwa surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa dia akan maju sebagai calon gubernur pilkada Jatim.

"Iya, surat diantar staf," ujar Khofifah menjawab pertanyaan wartawan melalui pesan singkat, Senin siang.

Di Pilgub Jatim, Khofifah berpasangan dengan Emil Dardak. Sejauh ini, sudah ada dua parpol yang resmi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan ini, yakni Partai Demokrat dan Partai Golkar. Apabila digabungkan, kedua parpol mempunya 24 kursi DPRD Jatim, lebih dari cukup untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wagub.

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/28/18212701/lapor-soal-pilgub-jatim-khofifah-minta-waktu-bertemu-jokowi

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke