Komisi II DPR Minta Pemerintah Tuntaskan Konflik Papua Secara Menyeluruh

"Harus menyeluruh. Enggak bisa hanya mengirim tentara, polisi. Ini persoalannya diselesaikan secara menyeluruh baik internal pemerintah daerah yang ada di sana, sampai kepada diplomasi luar negeri," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Lukman menambahkan, pihaknya sempat berkunjung le beberapa negara dan berbincang dengan parlemen setempat. Misalnya Belanda, Belgia dan beberapa negara di Amerika. Menurutnya, Papua memang nenjadi salah satu permasalahan yang sedang di angkat di parlemen negara-negara tersebut.

Meski begitu, ia menilai langkah yang dipilih pemerintah untuk menolak tiga tuntutan kelompok bersenjata adalah langkah yang tepat.

"Tuntutan itu tidak relevan. Kalau untuk internal ini langkah tepat tapi untuk hal lain sepertinya pemerintah masih belum kelihatan upayanya," ujar Lukman.

Ia menuturkan, sebelum operasi terpadu untuk membebaskan warga, Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar telah melakukan mediasi terhadap kelompok bersenjata. Bahkan upaya mediasi sampai melibatkan kepala suku, tokoh adat dan agama.

Namun usaha negosiasi tersebut tidak menemukan titik temu, sebab kelompok bersenjata meminta tuntutan yang tidak masuk akal dan sulit dipenuhi.

Pertama, bubarkan Freeport. Kedua, militer Indonesia harus ditarik keluar dari Papua dan diganti dengan pasukan Keamanan PBB. Ketiga, Pemerintah Indonesia harus menyetujui pemilihan bebas atau referendum. Artinya rakyat Papua bisa menentukan nasib sendiri.