Indeks Persepsi Korupsi 2017, Jakarta Utara Paling Bersih, Medan Paling Korup

Rata-rata IPK berdasarkan persepsi para pelaku usaha, kota Jakarta Utara mencapai poin 73,9. Skala pengukuran yang digunakan adalah angka 0 berarti paling korup dan 100 berarti paling bersih.

"Dari data itu kami temukan IPK Jakarta Utara ada di poin 73,9," ujar Manajer Departemen Riset Transparency Indonesia (TI) Wawan Suyatmiko saat memaparkan hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2017 di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017).

Sementara peringkat terendah ditempati oleh kota Medan dengan skor 37,4 poin. Pontianak berada di peringkat kedua dengan skor 66,5 poin dan Pekanbaru di posisi ketiga dengan skor IPK 65,5.

"Sedangkan untuk rata-rata nasional IPK di 12 kota adalah 60,8 poin," kata Wawan.

Menurut Wawan, jika dibandingkan dengan tahun 2015, IPK nasional dari dua belas kota tersebut secara rata-rata mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2015, secara akumukatif, rata-rata nasionalnya adalah 54,7 poin.

Hasil tersebut, lanjut Wawan, menunjukkan adanya upaya perbaikan pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan interaksi antara pelaku usaha dan penyedia layanan atau pemerintah kota.

"Artinya kalau kami boleh memberikan kesimpulan sudah terjadi banyak perbaikan, upaya perbaikan pelayanan publik khususnya berkaitan dengan interaksi antara pelaku usaha dengan penyedia layanan terjadi banyak reformasi baik perizinannya, pengadaannya dan regulasinya," ucapnya.

Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2017 tersebut mengukur persepsi pelaku usaha dan para ahli terhadap praktik suap di 12 kota.

Dua belas kota yang disurvei adalah Jakarta Utara, Pontianak, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Padang, Manado, Surabaya, Semarang, Bandung, Makassar dan Medan.

Dari 12 kota, TI mewawancarai 1.200 pelaku usaha. Hasilnya menggambarkan tingkat korupsi di level kota berdasarkan persepsi pelaku usaha.

Dalam melakukan penilaian, TI menerapkan lima indikator yang dijadikan penilaian, yakni prevalansi korupsi, akuntabilitas publik, motivasi korupsi, dampak korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi.