Salin Artikel

Layangkan Panggilan Kedua, Pansus Angket Minta KPK Kooperatif

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar yakin KPK akan kooperatif.

"Saya menyakini, KPK kooperatif, kita tunggu saja. Kami yakin KPK datang," ujar Agun, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Pada panggilan pertama, Pimpinan menolak memenuhi panggilan Pansus Angket dengan alasan sedang menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca: Setya Novanto Minta Pansus Angket KPK Segera Laporkan Hasil Kerja

Pasal yang diajukan untuk diuji materi adalah Pasal 79 Ayat 3 UU Nomor 17/2014. Pasal tersebut terkait dengan kewenangan DPR menggunakan hak angketnya.

"KPK harus koperatif, sehingga target waktu dan bisa menuntaskan tugas dalam masa sidang saat ini," kata Agun.

Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto dalam pidato pembukaan masa sidang kedua tahun sidang 2017-2018 DPR, meminta agar Pansus Angket KPK bisa menyelesaikan tugas pada masa sidang kedua.

Perintah itu langsung ditindak lanjuti dengan rapat internal Pansus Angket dengan pimpinan DPR. Hasil rapat menyepakati bahwa Pansus Angket akan memanggil kembali KPK.

Namun Agun belum bisa menyebutkan kapan waktu pasti surat panggilan itu akan dilayangkan ke KPK.

Ia tidak mau rencana Pansus Angket memanggil KPK dikaitkan dengan dinamika saat ini.

Seperti diketahui, KPK kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik.

Bahkan, lembaga anti rasuah itu sudah mencoba memanggil paksa Novanto. Namun upaya itu tidak berhasil lantaran Novanto menghilang dari kediamannya.

Hingga saat ini, keberadaan Novanto masih menjadi misteri.

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/16/18423011/layangkan-panggilan-kedua-pansus-angket-minta-kpk-kooperatif

Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke