Menteri PUPR: DPR Enggak Harus Bangun Gedung Baru dari Nol

Tujuan audit tersebut tak lain adalah untuk mengetahui tiga hal, yakni keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

"Jadi, sudah dilakukan auditnya. Ini cuma belum keluar dari tim litbang. Kalau sudah keluar ke saya nanti saya sampaikan. Pasti ada rekomendasi," ujar Basuki di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, (15/11/2017).

Menurut Basuki, pembangunan gedung baru parlemen itu tak bisa dilakukan tanpa ada rekomendasi dari kementeriannya untuk DPR, bahkan termasuk dari Presiden.

Rekomendasi tersebut bisa keluar kata Basuki, sangat dipengaruhi hasil audit akan keamanan, keselamatan dan kenyamanan yang dilakukan pihaknya.

"Kecuali mau bangun sendiri. Kalau gedung negara biasanya rekomendasi dari PU. Kepolisian mau bikin, BNN mau bikin rekomendasi dari PU," ucap dia.

Karena itu, kata Basuki, pembangunan gedung wakil rakyat baru itu sangat tergantung tiga hasil audit. Jika tidak terpenuhi maka para wakil rakyat tak boleh membangun gedung baru.

"Tergantung tiga hal tadi. Apakah secara struktur aman enggak? fasilitas keselamatannya bagaimana, dan kenyamanannya? Tiga-tiganya harus terpenuhi. Kalau tiga-tiganya enggak terpenuhi pasti butuh bangun baru," kata dia.

Dengan dasar tersebut, maka para wakil rakyat hanya bisa melakukan renovasi gedung parlemen.

"Bisa yang lama direhabilitasi. Misalnya, dulu dibangun satu orang anggota berapa staf, sekarang lima atau tujuh. Berarti ada kekurangan sekian," kata Basuki.

"Itu harus digunakan, masa dibuang? Kan masih aman, makanya dioptimalisaikan. Misal kalau masih aman tapi enggak selamat, ya liftnya diganti, tangga darurat dibersihkan," ujar Basuki.

"Kan bisa direnovasi kalau masih aman harus dimanfaatkan. Enggak harus bangun dari 0, tapi dioptimalisasikan," tutur dia.