Salin Artikel

Anggaran Terbatas, BNN Mengaku Sudah Berdarah-darah Cegah Narkoba

Hal tersebut diungkapkan Sulistiandriatmoko, dalam diskusi dengan tema "Stop Narkoba Save Generasi Muda", di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (14/11/2017).

Sulis mengatakan, dalam menangani masalah narkoba, ada tiga pendekatan yang dilakukan yakni pendekatan supply reduction, demand reduction dan harm reduction. BNN memakai dua di antara pendekatan tersebut yakni pendekatan supply reduction dan demand reduction.

Pendekatan supply reduction diketahui bertujuan memutus mata rantai pemasok narkotika mulai dari produsen sampai pada jaringan pengedarnya, sementara pendekatan demand reduction adalah memutus mata rantai para pengguna.

Untuk urusan supply reduction, Sulis menyatakan BNN bisa dinilai sukses menjalankannya. Namun, dalam hal demand reduction, pihaknya mengakui hal tersebut belum berhasil dilakukan.

Penyebabnya karena keterbatasan anggaran dan personil yang ada untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Oleh karena itu demand (reduction) mau tidak mau, suka atau tidak suka, seluruh elemen masyarakat itu terlibat. (Jadi) Jangan salah persepsi urusan narkoba sudahlah urusanya BNN," kata Sulis.

Namun, pihaknya mengeluhkan kementerian dan lembaga lain, sejak Presiden mengungkapkan darurat narkoba pada Februari 2015, belum menunjukan kebijakan yang sejalan dengan yang disuarakan oleh Presiden.

Misalnya dalam hal menyediakan anggaran yang khusus untuk melakukan tes urine kepada pegawainya sendiri, sehingga urusan tes urine saja mesti dilakukan oleh BNN.

Padahal, jika sudah ditetapkan sebagai darurat narkoba, maka perlu ada anggaran, personil, program, dan peralatan yang khusus, dalam merespons darurat narkoba tersebut.

"Sudahkah mengalokasikan anggarannya untuk program darurat narkoba itu. Sudahkah menentukan program-program khusus dengan personilnya, peralatannya untuk mengatasi darurat narkoba itu, saya belum lihat itu," ujar Sulis.

"BNN ini sudah berdarah-darah ini mengatasi darurat narkoba itu, baik dalam pencegahan supply reduction dan demand reduction itu, dengan segala keterbatasannya," ujar Sulis.

Sulis mengungkapkan, total seluruh personil yang dimiliki BNN baik di tingkat pusat, provinsi, kota atau kabupaten yakni 4.700 orang. Padahal, lanjut dia, idealnya yakni 74.000 personel.

"Bisa dibayangkan efektivitas SDM-nya," ujar Sulis.

Anggaran satu tahun untuk seluruh BNN baik pusat, provinsi, kota atau kabupaten, tadi Rp 1,3 triliun satu tahun. Menurut Sulis, 70 persennya digunakan untuk membayar gaji pegawai. Sisanya 30 persen untuk pencegahan, rehabilitas, pemberdayaan masyarakat, dan pemberantasan narkoba.

"Faktualnya itu BNN enggak bisa buat apa-apa. Hanya semangat saja yang bisa berprestasi mengungkap berton-ton sabu, (dan) narkotika yang lain," ujar Sulis.

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/14/17414001/anggaran-terbatas-bnn-mengaku-sudah-berdarah-darah-cegah-narkoba

Terkini Lainnya

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke