Ketum PAN Imbau Pendukung Buni Yani Terima Vonis Hakim

Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada Buni Yani dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa (14/11/2017) siang.

"Kan sebagian besar juga minta dibebaskan. Tapi apa pun sudah putusan pengadilan. Kita sebagai negara hukum harus hormati putusan itu," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Ia memahami pihak-pihak yang sudah berjuang agar Buni Yani bisa bebas karena menilai proses hukum yang tak adil.

Jika putusan tersebut dianggap kurang adil, kata Zulkifli, maka bisa ditempuh jalur hukum berikutnya ke tingkat banding.

"Kalau memang tidak puas kan bisa banding," tutur Ketua MPR RI itu.

Majelis hakim yang diketuai M Saptono itu menilai Buni Yani secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya.

"Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana selama 1 tahun dan enam bulan," ungkap Saptono.

Baca: Komentar Fahri Hamzah soal Vonis 1,5 Tahun untuk Buni Yani

Perbuatan Buni Yani dinilai memenuhi unsur Pasal 32 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Ahok. 

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dalam sidang pada 3 Oktober lalu di tempat yang sama, tim jaksa yang dipimpin Andi M Taufik menuntut Buni Yani 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Buni Yani sebelumnya didakwa mengunggah video pidato Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama, di Kepulauan Seribu, 27 September 2016, di laman akun Facebook miliknya dengan mencantumkan keterangan berupa transkrip video pidato yang dinilai tidak sesuai dengan transkrip yang asli dan menghilangkan kata "pakai" saat Ahok menyinggung surat Al Maidah dalam pidatonya.