Calon Panglima TNI Diharapkan Tidak Gemar Akrobat Politik

Hal itu dinilai penting lantaran Indonesia akan menggelar agenda politik pemilihan, yakni Pilkada Serentak 2018, serta pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dilakukan serentak pada 2019.

"Masyakat butuh figur Panglima TNI yang tegas dan punya komitmen untuk menjaga netralitas TNI," ujar Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (12/11/2017).

Berdasarkan pengalaman saat ini, tutur Gufron, sosok Panglima TNI yang mampu menjaga netralitas sangat penting. Sebab, belakangan ini ada sejumlah akrobat politik yang dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Akrobat politik yang dimaksud yakni sikap atau pernyataan yang justru dinilai kontraproduktif dengan netralitas TNI.

Akrobat politik itu, menurut Gufron, justru membuat kondisi eksternal politik menjadi tidak kondusif. Akibatnya, banyak pihak yang menilai TNI kembali masuk ke ranah politik praktis seperti di era Orde Baru.

Di tempat yang sama, Indra dari Setara Institute menilai, calon Panglima TNI seharusnya bisa fokus mendorong arah reformasi sektor keamanan dan pengembangan kekuatan pertahanan.

Salah satu contohnya yaitu meningkatkan modernisasi alutsista yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan prajurit demi terciptanya tentara yang profesional dan modern diimbangi dengan peningkatan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran militer.

Selain itu, Panglima TNI baru juga harus menyelesaikan sejumlah reformasi TNI yang dicanangkan sejak 1998. Di antaranya, yaitu reformasi sistem peradilan militer, transparasi dan akuntabilitas.

Seperti diketahui, Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat. Oleh karena itu Presiden Joko Widodo dinilai harus segara menyiapkan pengganti Gatot.