Petani Tembakau Harap Muhaimin Iskandar Bisa Lobi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah perwakilan petani tembakau dari Jawa Tengah mengadukan permasalahan yang mereka hadapi kepada Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2017).

Kepada Cak Imin, sapaan Muhaimin, para petani mengeluhkan rencana kenaikan tarif cukai sebesar 10,04 persen pada 2018 yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Petani asal Boyolali, Jawa Tengah, Widodo, mengatakan, rencana kenaikan tarif cukai secara langsung akan berdampak negatif terhadap petani tembakau di Indonesia.

Perusahaan rokok, lanjut Widodo, kemungkinan besar akan menawar tembakau dengan harga lebih murah dari yang dijual oleh para petani. Pasalnya, kenaikan cukai rokok akan memengaruhi seluruh biaya produki perusahaan.  

Lebih lanjut, Widodo juga heran terhadap saran pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Sebelumnya, pemerintah menyarankan agar para petani beralih  menanam tanaman selain tembaku.

Baca: Petani Tembakau Didorong untuk Mulai Ganti Tanaman

Hal itu menurutnya sama saja dengan mematikan petani tembakau karena harga jual yang tidak sebanding antara tanaman tembakau dan tanaman lain.

Widodo mengatakan satu patok tanaman tembakau yang dibeli tengkulak rata-rata dihargai Rp 9 juta hingga Rp 10 juta. Sementara itu, harga satu patok padi dihargai tengkulak Rp 4 juta-Rp 6 juta.
 
"Apakah negara akan menggantikan hilangnya selisih pendapatan kami? Apakah negara ada uang untuk mengganti kerugian kami," ujar Widodo.

Berkomunikasi

Widodo juga mempertanyakan target cukai yang tiap tahun mengalami kenaikan. Padahal, realisasinya belum mencapai target. Belum lagi penerimaan cukai rokok yang dianggap sangat besar, tetapi belum bisa menutupi biaya kesehatan para petani tembakau.

Widodo mengatakan bahwa masih banyak petani tembakau yang belum memiliki akses kesehatan, termasuk BPJS. Harusnya, kata Widodo, pendapatan dari cukai yang begitu besar bisa menutupi bahkan menggratiskan seluruh biaya kesehatan para petani tembakau.

Widodo berharap agar Muhaimin berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan cukai rokok.

"Ajaklah kapan-kapan Pak Presiden datang ke desa petani tembakau. Kami siap menunjukkan kenyataan sebenarnya yang mungkin belum terlaporkan ke Pak Presiden," ujar Widodo.

Mendengar keluhan itu, Muhaimin berjanji untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani.

PKB, lanjut Muhaimin, akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar tidak menaikkan cukai rokok sebelum pemerintah menjelaskan kepada para petani tembakau manfaat yang akan mereka dapatkan dari kenaikan cukai tersebut.

"Harapan saya dan DPP PKB serta petani adalah jangan menaikkan cukai dulu sebelum mampu menjelaskan kepada para petani mengenai penggunaan cukai rokok bagi para petani tembakau kita," ujar Muhaimin.

Jika tarif cukai rokok terpaksa harus naik, Muhaimin meminta pemerintah untuk betul-betul memperlihatkan secara langsung manfaat kenaikan tarif cukai rokok terhadap petani tembakau, khususnya dari bidang kesehatan.

"Kalau terpaksa dinaikkan, harus benar-benar digunakan untuk meng-cover pelayanan kesehatan gratis kepada petani juga," ujar Muhaimin.

Muhamin menilai, harusnya pendapatan dari cukai yang begitu besar secara nyata bisa memberikan kesejahteraan kepada petani tembakau.

"Makanya kami ingin PKB, petani, berkontribusi besar bagaimana caranya supaya ini bisa dinikmati para petani. Permodalan, kesehatan, asuransi petani, dan pembinaan ekonomi harus menjadi political will," ujar Muhaimin.

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan cukai rokok sebesar 10,04 persen. Kenaikan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2018. Keputusan untuk menaikkan harga cukai rokok diambil dalam rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Baca: Mulai 1 Januari 2018, Cukai Rokok Naik 10,04 Persen

Kenaikan cukai rokok ini berdasarkan empat aspek. Pertama, kenaikan cukai rokok ini telah memperhatikan pandangan masyarakat, terutama dari aspek kesehatan dan konsumsi rokok yang harus dikendalikan.

Kedua, kenaikan cukai rokok ini harus bisa mencegah makin banyaknya rokok ilegal. Yang ketiga, kenaikan ini juga memperhatikan dampak terhadap kesempatan kerja, terutama bagi petani dan buruh rokok. Adapun yang keempat terkait peningkatan penerimaan negara. (KONTRIBUTOR JAKARTA/DAVID OLIVER PURBA)