Mantan Dirut PT DGI Merasa Jadi Pihak yang Pasif dalam Kasus Korupsi

Hal itu dikatakan Dudung saat menyampaikan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (8/11/2017).

"Saya pihak yang pasif. Saya tidak punya niat jahat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi," ujar Dudung saat membacakan nota pembelaan.

Menurut Dudung, tidak pernah ada pembicaraan fee yang melibatkan dirinya terkait dua proyek pemerintah yang dikerjakan PT DGI.

Dari internal perusahaan, menurut Dudung, ia tidak pernah diberitahu soal pengeluaran dana untuk fee terhadap pihak-pihak lain. Ia pun merasa tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk memberikan fee kepada pihak tertentu.

"Saya tidak pernah tanda tangani cek, giro, atau voucher untuk pembayaran fee," kata Dudung.

Dalam pleidoi, Dudung mengakui bahwa ia pernah tiga kali menemui mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Namun, dalam pertemuan pada 2009-2011 tersebut, tidak pernah sekali pun ada pembicaraan soal pembagian fee proyek.

Dudung Purwadi dituntut tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa menyatakan, Dudung terbukti terlibat korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010.

Dalam kasus tersebut, Dudung didakwa bersama-sama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana Made Meregawa.

Menurut jaksa, Dudung bersama-sama Nazaruddin dan Made Megawa telah bersepakat untuk memenangkan PT DGI sebagai pelaksana atau rekanan proyek pembangunan RS Universitas Udayana.

Selain itu, menurut jaksa, perbuatan Dudung telah memperkaya Nazaruddin dan korporasi yang dikendalikannya, yakni PT Anak Negeri, PT Anugrah Nusantara dan Group Permai sejumlah Rp 10,2 miliar.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbuatan Dudung telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 25,9 miliar.

Jaksa juga menyatakan Dudung terbukti terlibat korupsi proyek pembangunan wisma atlet di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 -2011.

Dalam kasus ini, menurut jaksa, perbuatan Dudung telah memperkaya PT DGI sebesar Rp 42,7 miliar.

Kemudian, Dudung disebut telah memperkaya Nazaruddin atau Permai Group sebesar Rp 4,67 miliar. Selain itu, memperkaya Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Palembang, Rizal Abdullah sebesar Rp 500 juta.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus ini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 54,7 miliar.