Pilkada Serentak 2018, Jenis Konflik Terbanyak Ada di Jawa Timur dan Papua

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil penelitian kualitatif dari Rumah Bebas Konflik (Rubik) menunjukkan, jenis konflik terbanyak yang mungkin terjadi di Pilkada 2018 ada di Jawa Timur untuk Pulau Jawa dan Papua untuk luar Pulau Jawa.

Dari delapan jenis konflik yang dipetakan Rubik, ada lima jenis konflik yang berpotensi terjadi dalam pemilihan gubernur Jawa Timur dan tujuh jenis konflik yang berpotensi terjadi dalam pemilihan gubernur Papua.

Direktur Eksekutif Rubik Abdul Ghofur menyampaikan lima jenis konflik yang mungkin terjadi di Jawa Timur antara lain konflik internal penyelenggara, konflik antar-penyelenggara, konflik antar-peserta pemilu, konflik penyelenggara dengan masyarakat, serta konflik antar-masyarakat pendukung.

(Baca: Tiga Alasan Mengapa Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018 Sangat Tinggi)

Sementara itu, tujuh jenis konflik yang berpotensi terjadi di Papua yakni konflik internal penyelenggara, konflik antar-penyelenggara, konflik antar-peserta pemilu, dan konflik penyelenggara dengan masyarakat. Kemudian, konflik penyelenggara dengan pemerintah, konflik antar-masyarakat pendukung dan konflik terkait birokrasi.

"Papua hampir semuanya potensi konflik," kata Abdul dalam diskusi di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Abdul mengatakan, penelitian dari Rubik ini sedikit berbeda dari indeks kerawanan pemilu yang biasa dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Hasil penelitian ini diperoleh dari pengalaman konflik yang terjadi di pemilu periode sebelumnya.

"Ini jenis konflik yang kita petakan dari pilkada periode sebelumnya, dan mungkin akan terjadi di 2018," katanya.

Menurut Abdul, potensi konflik pilkada serentak 2018 cenderung lebih besar dari pilkada serentak sebelumnya.

Ada tiga faktor yang mendorong, pertama pilkada serentak 2018 beririsan dengan pelaksanaan tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019.

Kedua, pilkada serentak 2018 melibatkan 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota.

"Tahun (2018) ini adalah tahun dengan jumlah daerah terbanyak yang melaksanakan pilkada serentak. Ini soal rentang kendali yang begitu luas. Tidak hanya bagi KPU, tetapi juga pemangku kepentingan lain seperti TNI/Polri," katanya.

Faktor terakhir adalah duplikasi tren konflik pilkada serentak 2017. Lebih khusus lagi, Abdul mencontohkan soal Pilkada DKI Jakarta.

"Apakah konflik di DKI bisa diduplikasi dalam rangka mencapai kemenangan," kata Abdul.