Mendagri Bantah Fahri Hamzah soal Akan Banyak Pembubaran Ormas

Menurut Tjahjo, tidak ada hubungan pembubaran ormas dengan meningkatnya suhu politik. Sebab, pada tahun politik pemerintah sibuk melakukan konsolidasi demokrasi.

"Buktinya mana? Tahun politik konsolidasi demokrasi, memilih anggota DPRD, DPR RI, DPD, memilih presiden, kepala daerah. Enggak ada hubungannya dengan ormas," kata Tjahjo saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).

"Yang punya kerja pilpres pilkada adalah partai politik, ormas enggak punya kewenangan. Enggak ada hubungannya dengan ormas. Kalau ada orang yang katakan itu, baca dulu undang-undangnya," ujar dia.

Selain itu, Tjahjo mengungkapkan bahwa pemerintah tidak berencana membubarkan ormas sebelum Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) direvisi.

Namun, lanjut politisi PDI-P itu, pemerintah tak segan membubarkan suatu ormas jika hendak melakukan makar dan ideologinya bertentangan dengan Pancasila.

"Saya jamin enggak ada, kecuali ada ormas yang makar ya, mau menyimpang dengan ideologi lain. Sampai hari ini itu enggak ada," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat saat ini menjadi senjata pamungkas untuk membubarkan ormas yang tak sejalan dengan pemerintah.

Sebab, dengan Undang-Undang Ormas, pemerintah dapat membubarkan ormas tanpa adanya proses pengadilan.

"Saya ada dugaan tahun depan itu akan banyak pembubaran ormas, karena itu akan menyangkut suhu politik," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/10/2017).

"Bisa jadi yang bubar adalah ormas yang ada politik dengan kelompok lain atau tertentu, bisa jadi itu, hati-hati," kata dia.