Salin Artikel

Projo Bentuk Tim Kampanye untuk Tingkatkan Elektabilitas Jokowi

Budi mengakui, elektabilitas Jokowi sebagai petahana saat ini masih belum aman. Survei Indikator Politik pada 17-24 September 2017 menunjukkan, responden yang memilih Jokowi saat tidak diberikan pilihan nama hanya mencapai 34,2 persen.

"Betul, Pak Jokowi belum mencapai 50 persen. Meskipun yang tertinggi tapi harus bekerja lebih keras lagi," kata Budi dalam diskusi "Siapa Cawapres Jokowi?" yang digelar Projo di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).

Menurut Budi, kerja keras diperlukan tidak hanya dari Jokowi, kabinet atau pun partai pendukungnya. Peran relawan juga penting guna meningkatkan elektabilitas Jokowi.

Apalagi, dalam rapat kerja nasional Projo beberapa waktu lalu, Jokowi sendiri sudah menekankan soal pentingnya peran relawan ini.

"Jadi kami bentuk tim, ada tim kampanye, pemantauan, media sosial dan lain lain. Pokoknya kami terus mengorganisir diri, semua teman daerah sudah saya minta untuk konsolidasi merapatkan barisan untuk Pilpres 2019," kata Budi.

Menurut Budi, tim kampanye ini akan menyosialisasikan capaian-capaian yang sudah berhasil diraih oleh pemerintahan Jokowi.

Budi mengakui, saat ini ada kecendrungan masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi belum tentu memilih mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Faktor primodrialisme kembali muncul dalam memilih pemimpin. Hal seperti ini lah juga yang akan diluruskan oleh Projo.

"Kami jelaskan ke publik ini loh tipe pemimpin yang harus berlanjut sampai 2024. Karena perubahan sudah kelihatan nyata dalam 3 tahun ini," ucap Arie.

Terkait calon wakil presiden, Projo menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Budi Jokowi punya otoritas menentukan wapres yang bisa melengkapi dan menjalankan program sebaik-sebaiknya.

"Jangan sampai wapres dipilih karena banyak kepentingan politik, kepentingan rakyat harus kita utamakan," ucap Budi.

Di forum yang sama, pengamat politik Bruhanudin Muhtadi mengingatkan elektabilitas Jokowi yang masih di angka 34,2 persen belum aman untuk seorang petahana.

Oleh karena itu, sosok cawapres akan sangat menentukan. Ia menyarankan Jokowi memilih cawapres yang memiliki basis suara berbeda sehingga bisa meningkatkan elektabilitas.

Selain itu, Burhan juga mengingatkan Jokowi mengenai fenomena masyarakat memilih berdasarkan faktor primodrialisme.

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/20/23174491/projo-bentuk-tim-kampanyeuntuk-tingkatkan-elektabilitas-jokowi

Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke