Sejumlah Jenderal Polisi Ingin Ikut Pilkada, Apa Dampaknya bagi Polri?

Menurut Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, ada delapan jenderal yang sudah melakukan pendekatan ke berbagai pihak untuk masuk dalam bursa bakal calon kepala daerah.

"Tapi sejauh ini para jenderal polisi itu belum mendapatkan partai politik sebagai kendaraan untuk melaju di pilkada," ujar Neta melalui keterangan tertulis, Selasa (17/10/2017).

Neta memperkirakan, pada akhir tahun 2017, para jenderal polisi tersebut baru akan terbuka menyatakan maju pilkada ketika sudah pasti mendapatkan dukungan partai politik.

"Sepertinya di akhir tahun 2017 ini juga akan ada beberapa jenderal polisi yang akan pensiun dini. Undang-Undang mensyaratkan anggota polisi aktif harus pensiun dini jika ingin bertarung di pilkada," kata Neta.

"Meski tidak semua jenderal yang akan ikut di Pilkada 2018 itu merupakan anggota polisi aktif. Sebagian di antaranya sudah pensiun," ujar dia.

Neta mengatakan, IPW mengapresiasi anggota Polri yang hendak bertarung di Pilkada. Menurut dia, keikutsertaan para jenderal polisi ini akan membawa manfaat bagi institusi Polri.

Manfaat itu, pertama, Polri bisa mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap institusi maupun anggotanya.

Kedua, Polri bisa menilai sejauh mana konsep pembinaan dan pengkaderan kepemimpinannya bisa diserap anggotanya untuk diterapkan kepada masyarakat.

Ketiga, dari ajang pilkada, Polri bisa mengukur tingkat profesionalisme dan keberhasilan konsep polisi sipil yang dibangun sejak pisah dari TNI.

Keempat, jika para perwira Polri terpilih dalam pilkada dan tidak terlibat korupsi sepanjang masa jabatannya sebagai kepala daerah, publik akan melihat bahwa Polri sudah berubah dan makin mudah bagi Polri untuk meningkatkan citra di masyarakat.

"Jadi, momentum pilkada tidak hanya penting bagi figur figur jenderal polisi yang ikut bertarung tapi juga merupakan hal penting bagi institusi kepolisian," kata Neta.