Waketum Demokrat Yakin TNI Tak Akan Terlibat Politik Praktis

Hal itu diungkapkannya terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengingatkan agar TNI tak masuk wilayah politik praktis.

"Saya tidak melihat TNI akan kembali lagi ke politik," kata Nurhayati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Nurhayati meyakini dengan situasi yang ada, TNI masih mampu menjaga komitmennya untuk tak berpolitik praktis.

"Saya masih yakin. Saya tahu karena tiga periode di Komisi I (pertahanan)," tuturnya.

Ia kemudian menyinggung momentum reformasi pada 1998. Saat itu, kata dia, ABRI lah yang pertama melakukan reformasi. Hal itu menurutnya perlu dihargai.

Baca: Panglima TNI Gatot Nurmantyo: Buktikan bahwa Saya Berpolitik Praktis

Sebab, banyak negara yang justru belajar dari Indonesia. Terutama negara-negara yang kekuatan militernya masoh kuat.

"TNI lah yang harus kita hargai bahwa mereka yang ingin lepas dari politik itu sendiri dan menjadi profesional," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur itu.

Namun, ia menegaskan setiap prajurit TNI yang ingin berkecimpung di dunia politik harus mengundurkan diri dari kedinasan jika menjadi peserta pilkada.

Nurhayati lalu mencontohkan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono yang mundur saat mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

"Hak untuk memilih dan dipilih dilindungi UUD bahwa setiap WNI tidak terkecuali TNI dan Polri punya hak. Tapi konsekuensi logisnya adalah mundur," kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) itu.

Baca: Survei I2: Netralitas TNI, Komunis, dan Senjata Jadi Sorotan Netizen

Presiden Joko Widodo meminta Tentara Nasional Indonesia untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Jokowi menegaskan bahwa politik TNI adalah politik negara.

Pesan ini disampaikan Jokowi saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 TNI di Dermaga PT Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017) pagi.

Jokowi berpesan kepada seluruh prajurit TNI untuk patuh dan tunduk hanya untuk kepentingan negara. Ia berpesan supaya TNI tak masuk ke kancah politik praktis.

"TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, yang tak terkotak-kotak dengan kepentingan politik yang sempit dan tak masuk ke kancah politik praktis. Yang selalu menjamin netralitas politik di NKRI ini," ujar Jokowi.