Kata Panglima TNI soal Wacana Regulasi Tunggal Pengadaan Senjata Api

Ada wacana pemerintah akan mengkaji dan menata ulang seluruh regulasi tersebut untuk diterbitkan satu kebijakan tunggal.

"Saya ini adalah aparatur pemerintah. Jadi apapun undang-undang yang ada akan saya patuhi," kata Gatot, di Gedung Pusat Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Gatot menegaskan, selama ini apapun yang dilakukannya selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

"Tak mungkin saya langgar undang-undang," ujar dia.

Baca: Panglima TNI Terbitkan Rekomendasi soal 280 Senjata dan Amunisi Milik Polri

Rencananya akan ada Pokja yang mengkaji soal penyederhanaan aturan pengadaan senjata.

Pokja ini akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

"Jadi apapun kebijakan asalkan undang-undang atau aturan dari pemerintah akan saya patuhi. Apapun yang diputuskan, apapun saja saya siap," kata Gatot.

Sebelumnya, usai rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017).

Wiranto mengungkapkan, munculnya polemik soal pengadaan senjata belakangan ini disebabkan oleh banyaknya regulasi.

Menurut Wiranto, banyaknya regulasi yang mengatur soal pengadaan senjata telah menimbulkan perbedaan pendapat di berbagai institusi.

"Adanya banyak regulasi yang mengatur mengenai pengadaan senjata api yang telah diundangkan sejak 1948 sampai dengan tahun 2017, mengakibatkan perbedaan pendapat yang berkembang di berbagai institusi yang menggunakan senjata api," ujar Wiranto.

Wiranto mengatakan, setidaknya ada empat undang-undang, satu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dan satu Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur soal pengadaan senjata.

Selain itu, ada pula satu surat keputusan dan empat peraturan setingkat menteri.