Salin Artikel

Gerindra "Walk Out" karena "Dicuekin" Fahri Hamzah Saat Interupsi Perpanjangan Pansus KPK

Fraksi Gerindra memutuskan walk out  dari rapat paripurna yang masih berlangsung.

"Saya sudah pencet mau interupsi lagi, maksud saya disampaikan. Kecuali yang tidak setuju Gerindra, PKS, PAN, mestinya disampaikan. Tapi Pak Fahri sebagai pimpinan sidang sudah kayak gitu. Mau gimana lagi? Makanya saya keluar sajalah," kata Nizar, di depan Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Menurut dia, isi laporan yang dibacakan oleh Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa sudah mengarah pada pelemahan KPK.

Baca: PKS: Kami Harap Fahri Hamzah Paham Etika Rapat

Oleh karena itu, ia tidak setuju jika masa kerja Pansus Angket KPK diteruskan. Apalagi, jika alasannya hanya untuk menghadirkan KPK.

Nizar berpendapat, KPK sudah mengklarifikasi temuan Pansus dalam rapat kerja Komisi III.

"Ya seharusnya pimpinan itu sampaikan dari hasil laporan yang menolak perpanjangan ada 3 fraksi," kata Nizar.

"Tapi ternyata teman-teman tahu bagaimana cepatnya ketok palu. Tapi Gerindra tolak perpanjangan. Kalau hasil rekomendasi mengarah pada pelemahan dan pembubaran KPK kami tolak secara tegas," lanjut dia.

Fraksi PKS, PAN, dan Gerindra walk out dari rapat paripurna pembahasan perpanjangan masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca: PKS, Gerindra, dan PAN "Walk Out" dari Paripurna Perpanjangan Pansus Angket

Ketiga fraksi tersebut keluar dari ruang rapat paripurna setelah pimpinan rapat paripurna, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, mengetuk palu tanda persetujuan peserta rapat pada laporan kerja Pansus Angket KPK.

Meski ketiga fraksi tersebut memrotes perpanjangan masa kerja Pansus, Fahri tak menggubris interupsi mereka dan langsung mengetuk palu sebagai tanda laporan kerja Pansus diterima dan masa kerja diperpanjang.  

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/26/13574791/gerindra-walk-out-karena-dicuekin-fahri-hamzah-saat-interupsi-perpanjangan

Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke